Network
Bahkan, Presiden Joko Widodo meminta pemberlakuan PPKM hingga ke level RT/RW untuk lebih memaksimalkan penyebaran virus mematikan tersebut.
PPKM mikro pun diusung sebagai respons atas pelaksanaan PPKM di Jawa-Bali yang dinilai tidak berjalan efektif.
Dikutip PRBandungRaya.com dari Portal Informasi Indonesia, demi memastikan PPKM mikro berjalan optimal, dibentuk posko di tingkat desa.
Posko tingkat desa melakukan fungsi pencegahan, penanganan, pembinaan, dan pendukung pelaksanaan penanganan Covid-19 yang diketuai kepala desa dibantu perangkat dan mitra desa.
Mereka berkoordinasi dengan Satgas Covid-19 yang ada di tingkat atasnya atau TNI/Polri.
Pada PPKM berbasis mikro, ada ketentuan pembentukan posko penanganan Covid-19 di tingkat desa dan kelurahan dalam rangka pengendalian Covid-19.
Sedangkan sebelumnya, ketentuan ini tidak ada. Baik pada PPKM jilid I, maupun PPKM jilid II.
Hal lain, pada PPKM, pembatasan di perkantoran adalah 25 persen work from office, dan 75 persen work from home.
Sedangkan, pada PPKM mikro, aturannya berubah menjadi 50 persen work from office dan 50 persen work from home.
Upaya menekan angka covid-19 ini dilakukan secara nyata di jajaran tingkat RW, seperti yang terlihat di kawasan Cileunyi, Kabupaten Bandung.***
