IPRC Temukan 42 Pelanggaran Netralitas ASN di Pilkada 2020, 22 di Antaranya ada di Kabupaten Bandung

- 21 November 2020, 15:51 WIB
Ilustrasi Pilkada serentak 9 Desember 2020. /KPU

PR BANDUNGRAYA - Pilkada serentak 2020 dikonfirmasi akan tetap di dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19. Namun pihak panitia telah membentuk beragam peraturan terkait kampanye di tengah Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) agar tidak berdampak pada penambahan kasus Covid-19.

Di luar dari adanya pelanggaran kampanye terkait dengan protokol kesehatan Covid-19, beberapa waktu lalu juga terdapat pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh kepala daerah.

Saat ini, tercatat pelanggaran Pilkada 2020 paling banyak ada di Kabupaten Bandung. Berdasarkan data dari Indonesian Politics Research and Consulting (IPRC) kurang lebih ada 42 temuan pelanggaran netralitas ASN dalam Pilkada 2020 di Jawa Barat.

Baca Juga: Status DKI Jakarta Ramah Anak Disoroti dan Terancam Dicabut

Sebagaimana diberitakan Prfmnews.pikiran-rakyat.com dalam artikel "Pilkada 2020: IPRC Temukan 22 Pelanggaran Netralitas ASN di Kabupaten", di Kabupaten Bandung setidaknya ada 22 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melanggar kenetralannya dalam Pilkada 2020.

Direktur Operasional dan Strategi IPRC, Idil Akbar mengatakan, pihaknya menemukan sebanyak 22 ASN melanggar netralitasnya karena terlibat dalam Pilkada di Kabupaten Bandung, termasuk ikut serta dalam kampanye salah satu pasangan calon (paslon).

"Pelanggaran ada di beberapa, yang paling banyak di Kabupaten Bandung, saya konfirmasi ada 22 pelanggaran (netralitas), termasuk juga ikut kampanye," ujar Idil dalam diskusi "Pilkada di Jawa Barat Tahun 2020: Beberapa Temuan Awal", di Bandung, Jumat 20 November 2020.

Baca Juga: Status DKI Jakarta Ramah Anak Disoroti dan Terancam Dicabut

Selain ASN ikut kampanye, beberapa pelanggaran netralitas lainnya di Pilkada Jawa Barat adalah ASN secara terang-terangan menyatakan dukungan ke salah satu paslon, terutama di media sosial. Hal ini menjadi masalah yang perlu mendapat perhatian lebih dari pihak pengawas.

Tak hanya soal netralitas ASN, Idil mengakui pihaknya juga menemukan pelanggaran lain seperti penyebaran hoaks dan hatespeech yang hampir terjadi di delapan kabupaten/kota Jabar yang menggelar Pilkada 2020.

Halaman:

Editor: Fitri Nursaniyah

Sumber: PRFM News


Tags

Komentar

Artikel Terkait

Terkini

Terpopuler

Terpopuler Pikiran Rakyat Network

Pikiran Rakyat Media Network

X