Network
PR BANDUNGRAYA - Ketua DPW PSI Jawa Barat Furqan AMC, menyebut pernyataan mantan Wakil Walikota Palu Sigit Purnomo Syamsuddin yang secara implisit mengisyaratkan setiap orang yang akan mengkritik pemerintah atau kepala daerah wajib orang yang pernah menjabat sebagai kepala daerah atau yang pernah mengurusi wilayah sangat tidak masuk akal.
“Kalau syarat mengkritik kebijakan gubernur haruslah pernah menjadi gubernur dulu, itu jelas tidak masuk akal. Jutaan rakyat bisa kehilangan hak partisipasinya dalam mengawasi dan mengkritisi kebijakan atau program pemerintah,” tutur dia saat dihubungi PRBandungRaya.com dari Bandung, Selasa 23 Februari 2021.
Menurut Furqan, keaktifan atau keterlibatan masyarakat dalam mengawasi kebijakan, kinerja pemerintah dan pejabat publik akan semakin baik, karena sebagai bukti masyarakat peduli, ikut berpartisipasi.
Baca Juga: Gawat! KPK Terima Laporan Rumah Sakit Potong Insentif Nakes hingga 70 Persen
“Partisipasi masyarakat, rakyat itu kunci,” kata dia.
Masyarakat atau rakyat biasa termasuk politisi punya hak untuk mengkritisi kinerja pejabat publik seperti gubernur dan jabatan lainnya. Terlebih yang berkaitan langsung dengan persoalan yang tengah dihadapi rakyat, seperti banjir yang terjadi berulang setiap tahun.
Kritik dari Plt Ketua Umum PSI Giring Ganesha Djumaryo terhadap Gubernur DKI Jakarta bisa mewakili suara rakyat DKI Jakarta yang lelah terhadap bencana banjir.
Baca Juga: Sejak Pandemi Covid-19, Tingkat Pencarian Kesehatan di Google Meningkat
“Sebagai warga yang beraktivitas di Jakarta apalagi sebagai insan politik yang aktif memimpin sebuah partai politik, menurut saya sah-sah saja Bro Giring ikut mengkritisi kebijakan atau kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta dalam menangani banjir,” kata dia.
Apalagi kritik yang disampaikan Plt Ketua Umum PSI tersebut objektif, mengkritik kinerja dari kepemimpinan pejabat publik dalam hal ini Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan,dan kritik tersebut akan jadi diskursus yang positif.
