Network
PR BANDUNGRAYA - Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan mengambil sikap terkait KSP Moeldoko yang baru didapuk jadi Ketum Partai Demokrat versi KLB.
Dukungan Jokowi itu akan sejurus dengan sikap Kementerian Hukum dan HAM dalam memandang dan memutuskan apakah menerima Moeldoko sebagai Ketum Partai Demokrat versi KLB.
Diberitakan PRBandungRaya.com sebelumnya, Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat digelar di The Hill Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada Jumat, 5 Maret 2021.
Baca Juga: Lawan Covid-19, RW 21 Cimekar Siagakan Emak-emak dan Pemudi di Posko
KLB dinyatakan tidak sah lantaran dinilai tak seusia AD ART dan tanpa persetujuan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
KLB yang diikuti pecatan kader partai memutuskan Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.
Baca Juga: POPULER HARI INI: Selebgram dari Makassar Tewas Dibunuh hingga Pemecatan Massal Kader Partai Demokrat
Dan isu kudeta Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dari kursi Ketua Umum Partai Demokrat bukan isapan jempol.
Moeldoko bersama pecatan kader partai benar-benar menyingkirkan AHY sebagai ketum.
Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat, Jansen Sitindaon menanggapi KLB yang tak memenuhi persyaratan sesuai AD ART partai itu.
