Network
PR BANDUNGRAYA - Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 yang akan digelar beberapa bulan ke depan menjadi polemik di tengah meluasnya pandemi Covid-19.
Desakan kepada pemerintah untuk penundaan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 ini terus menguat dari berbagai pihak.
Pilkada 2020 sendiri akan diikuti 270 daerah yang terdiri dari pemilihan untuk tingkat provinsi sebanyak sembilan wilayah, 224 pemilihan tingkat kabupaten, dan 37 kota.
Meski di tengah pandemi, namun tahapan awal pilkada telah dilaksanakan, proses selanjutnya yakni tahap penetapan pasangan calon.
Baca Juga: Andy Noya Harapkan Jurnalis Tidak Hanya Sebatas Penyampai Informasi Tapi Jadi Penggerak Kebaikan
Terkait desakan untuk menunda Pilkada 2020, Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah juga meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk membahas kemungkinan peninjauan kembali pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak 2020 dengan Kementerian Dalam Negeri, DPR, dan instansi terkait.
Lebih lanjut, PP Muhammadiyah juga mengimbau KPU meninjau kembali jadwal pelaksanaan maupun aturan kampanye dalam Pemilihan Kepala Daerah 2020 yang kemungkinan dapat melibatkan kerumunan orang.
"Keselamatan masyarakat jauh lebih utama dibandingkan pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang berpotensi menjadi klaster penularan Covid-19," ujar Ketua Umum pimpinan pusat Muhammadiyah Prof Dr Haedar Nasir.
Menurutnya, selama lebih dari satu semester, pandemi Covid-19 menimbulkan masalah kesehatan, ekonomi, sosial-budaya, mental-spiritual, politik, dan sebagainya.
Baca Juga: Viral di Twitter Dugaan Pelecahan Seksual di Bandara Soetta, Polisi akan Periksa Korban di Bali
