Network
PR BANDUNGRAYA - Vaksinasi massal Covid-19 akan dimulai pada November 2020 mendatang.
Menanggapi hal ini, Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS, Netty Prasetiyani Aher, mendesak transparansi penggunaan anggaran dalam pengadaan vaksin Covid-19 tersebut.
Netty menekankan bahwa anggaran merupakan amanat rakyat yang harus dikelola secara akuntabel, sehingga tidak menimbulkan kecurigaan.
Baca Juga: ShopeePay Perkuat Keamanan Akun Pengguna dengan Rekognisi Wajah dan Sidik Jari
"Berapa harga vaksinnya, berapa yang harus dibayar masyarakat, dan kelompok masyarakat mana yang digratiskan ini harus jelas," kata Netty pada Jumat 23, Oktober 2020.
Rencananya, vaksin yang digunakan dalam vaksinasi massal Covid-19 di antaranya vaksin Sinovac, G42/Sinopharm, dan CanSino Biologics yang dikembangkan oleh Tiongkok.
Vaksin-vaksin tersebut akan diberikan kepada berbagai lapisan masyarakat, dengan rentang usia 19 hingga 59 tahun.
Baca Juga: Hasil Pertandingan Liga Eropa Tottenham Vs LASK Linz: Gareth Bale Tak Lagi Bawa Sial
Oleh karena itu, Netty meminta pemerintah untuk menunjukkan hasil data mengenai uji klinis fase 3 yang kini tengah dilakukan di beberapa negara, sehingga kekhawatiran masyarakat dapat dijawab.
Lebih lanjut, Netty beranggapan bahwa keterangan izin penggunaan vaksin Covid-19 sebagai obat darurat juga perlu disampaikan ke masyarakat.
