Network
BANDUNGARAYA.ID- Pemerintah Ambil Langkah Tegas Atasi Krisis Demografi Setelah Banyak Warga Korea Selatan Enggan Menikah.
Pemerintah Korea Selatan mengambil langkah-langkah drastis untuk mengatasi krisis demograsi yang terjadi.
Krisis demografi yang melanda Korea Selatan terjadi setelah angka kelahiran menurun secara drastis dan terjadinya ageing population.
Dilansir dari Korean Times, diperkirakan, Korea Selatan akan menjadi masyarakat ultra-lansia pada tahun 2025.
Dalam artian sebanyak 20 persen penduduk Korea Selatan berusia 65 tahun keatas.
Baca Juga: Korea Selatan Hapus Pengecualian Dinas Militer untuk Pemenang Kompetisi Seni Klasik, Ini Faktanya
Tingkat kesuburan di Korea Selatan menjadi terendah di dunia dalam beberapa tahun terakhir dan belum menunjukkan tanda-tanda pemulihan dari masalah tersebut.
Kepala Komite Kepresidenan untuk Masyarakat Lanjut Usia dan Kebijakan Kependudukan, Na Kyung Won menyampaikan beberapa tindakan yang akan dilakukan pemerintah untuk mengatasi krisis demografi.
“Sekarang adalah kesempatan terakhir mutlak untuk mengambil tindakan terhadap krisis demografis yang akan segera terjadi. Menanggapi dan beradaptasi dengan perubahan demografis adalah masalah kelangsungan hidup dan keberlanjutan bangsa” ujar Kyung Won yang dilansir dari Korean Times.
Na Kyung-won melontarkan gagasan untuk menghapuskan pinjaman untuk pasangan menikah yang melahirkan anak.
Dalam Konferensi Pers yag diadakan di Seoul, Kyung Won mengatakan bahwa komitenya baru-baru ini membuat serangkaian tindakan untuk mendorong pernikahan di kalangan generasi muda, dengan fokus pada peningkatan dukungan keuangan dan perumahan.
“Survei terbaru menunjukkan bahwa ketidakstabilan ekonomi dan masalah perumahan adalah alasan utama mengapa kaum muda enggan menikah,” ujar Kyung Won.
Kyung Won menyampaikan bahwa Kemeterian Pertanahan, Infrastruktur dan Tranpostasi menawarkan berbagai solusi, namun belum membuahkan hasil yang maksimal.
“Kementerian Pertanahan, Infrastruktur, dan Transportasi menawarkan pinjaman berbunga rendah dan tunjangan perumahan untuk pengantin baru, tetapi itu tidak cukup. Jadi kami melihat apakah kami dapat memberikan dukungan yang lebih berani seperti menghapus sejumlah pinjaman. Kami akan melanjutkan diskusi dengan kementerian pertanahan,” tutur Kyung Won.
Komite kepresidenan mengamati dengan cermat terkait ‘pinjaman hamil’ yang dilakukan oleh pemerintah Victor Orban di Hongaria.
Pinjaman tersebut merupakan pinjaman preferensial yang ditawarkan kepada pasangan suami istri heteroseksual.
Baca Juga: 5 Wisata Kuliner Bandung All You Can Eat 100 Ribuan, Makanan Korea Sampai Brasil
Pemerintah menawarkan pinjaman 26.800 dollar atau sekitar Rp420 juta.
Bagi pasangan yang memiliki satu anak dalam jangka waktu lima tahun, bunga pinjaman mereka ditangguhkan selamanya dan pembayaran bulanan dihentikan selama tiga tahun.
Kelahiran anak kedua memungkinkan mereka jeda tiga tahun lebih lanjut untuk pembayaran kembali dan pinjaman dihapuskan setelah kelahiran anak ketiga.***
