Network
PR BANDUNG RAYA - Ada buntut panjang visa yang diberikan kepada Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto oleh Amerika Serikat.
Pasalnya keputusan pemberian visa kepada Prabowo Subianto itu digugat oleh sejumlah organisasi yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil.
Koalisi Masyarakat Sipil ramai-ramai mengirimkan surat terbuka kepada Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Michael Pompeo.
Baca Juga: 2 Benda di Langit Berukuran Besar Diprediksi Akan Dekati Bumi Besok Malam
Diketahui bahwa Prabowo Subianto akan mengunjungi Washington pada hari ini Kamis 15 Oktober 2020.
Bahkan Prabowo Subianto dikabarkan mendapatkan undangan langsung dari Menteri Pertahanan AS Mark Esper.
Adapun Koalisi Masyarakat Sipil tersebut adalah, Amnesty International USA, Amnesty International Indonesia, Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS), Public Interets Lawyer Network (Pil-Net), Asia Justice and Rights (AJAR), Komite Aksi Solidaritas Untuk Munir (KASUM), Imparsial, Public Virtue Institute, Setara Institute, Indonesia Corruption Watch (ICW), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) dan LBH Pers di Indonesia.
Baca Juga: Memperingati Hari Cuci Tangan Sedunia, Berikut 7 Langkah Mencuci Tangan dengan Benar Selama 20 Detik
"Mengirimkan surat bersama kepada Menteri Luar Negeri AS Michael Pompeo, berisi kekhawatiran mengenai keputusan Departemen Luar Negeri AS untuk memberikan visa kepada Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan Republik Indonesia, yang akan berkunjung ke Washington D.C. untuk menemui Menteri Pertahanan Mark Esper dan Ketua Kepala Gabungan Staf Mark Milley pada tanggal 15 Oktober," demikian bunyi pernyataan bersama yang diterima di Jakarta, Rabu 14 Oktober 2020.
