Network
BANDUNGRAYA.ID - Para akademisi dari Universitas Padjadjaran (Unpad) memberikan seruan kepada masyarakat untuk memilih calon presiden dan calon wakil presiden pada Pemilu 2024 berdasarkan kesadaran dan keyakinan, bukan atas dasar politik uang atau intimidasi.
Ketua Senat Akademik Unpad, Prof Ganjar Kurnia, menyampaikan hal tersebut sebagai bentuk tanggung jawab kaum intelektual civitas akademika Unpad.
Mereka mengeluarkan tujuh poin terkait seruan "Penyelamatan Negara Hukum Yang Demokratis, Beretika dan Bermartabat".
Baca Juga: Guru Besar Unpad Diusulkan Jadi Pejabat Gubernur Jawa Barat
"Kita bersama-sama dengan seluruh masyarakat harus menjaga penyelenggaraan Pemilu 2024 agar kondusif, aman, dan bermartabat serta mengawal hasilnya sampai terbentuknya pemerintahan baru sebagai perwujudan kedaulatan rakyat," kata Prof Ganjar di Kampus Unpad, Kota Bandung, Sabtu, 3 Februari 2024.
Dalam poin-poin tersebut, dia menekankan pentingnya pelaksanaan demokrasi yang menjunjung tinggi etika dan norma hukum yang bersandar pada Pancasila dan UUD 1945.
Hukum, menurutnya, bukan hanya teks semata, melainkan juga nilai dan prinsip yang harus dijalankan secara konsisten.
Prof Ganjar juga menyoroti peran negara, pemerintah, dan aparatur dalam menjaga keberlangsungan demokrasi dengan integritas dan martabat.
Baca Juga: Tips Menghubungi Dosen Pembimbing untuk Bimbingan Skripsi Ala Dosen Unpad, AUTO LANCAR dan ACC!
Mereka harus hadir sebagai pengayom, penjaga, dan fasilitator pelaksanaan demokrasi dengan menjaga jarak yang seimbang dengan para kontestan pemilu.
Pemilu 2024, sebagai institusi demokrasi, tidak boleh dianggap sepele. Menurutnya, demokrasi harus dikembalikan pada jatidiri sebagai perwujudan kedaulatan rakyat dengan menegakkan aturan main yang adil dan transparan serta membuka ruang partisipasi yang substantif bagi publik.
Prof Ganjar mendesak penegakan hukum terhadap kasus-kasus pelanggaran yang terjadi selama penyelenggaraan Pemilu 2024. Hal ini diperlukan untuk menciptakan pemilu yang berintegritas dan memulihkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Selain itu, akademisi Unpad menyerukan agar para pemimpin di pemerintahan harus menjadi contoh keteladanan kepatuhan terhadap hukum dan etika, bukan menjadi contoh melanggar etika.
"Praktik kuasa untuk melegitimasi kepentingan segelintir elit akan berdampak pada kegagalan pembangunan berkelanjutan untuk mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa yang menjadi tujuan bernegara, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945," tambahnya.
Dengan seruan ini, para akademisi Unpad berharap masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam Pemilu 2024 dengan kesadaran dan keyakinan demi menciptakan demokrasi yang beretika dan bermartabat.***
