Hima Persis Kota Bandung Gelar Aksi, Kritisi Pemerintah Perihal Transportasi yang Dinilai Carut Marut!

- 30 Desember 2022, 22:02 WIB
Hima Persis Kota Bandung Gelar Aksi, Kritisi Pemerintah Perihal Transportasi yang Dinilai Carut Marut!
Hima Persis Kota Bandung Gelar Aksi, Kritisi Pemerintah Perihal Transportasi yang Dinilai Carut Marut! /Hima Persis Kota Bandung

BANDUNGRAYA.ID- Hima Persis Kota Bandung menggelar Aksi menuntut Pemerintah terkait Transportasi Publik yang dinilai carut marut pada Jum’at, 30 Desember 2022 di Balai Kota Bandung.

Massa aksi terdiri dari berbagai elemen mahasiswa diantaranya kelompok Cipayung Plus Kota Bandung yakni Hima Persis, HMI, GMKI, IMM, GMNI, KAMMI, PMKRI dan PMII.

Berdasarkan Informasi yang dihimpun BandungRaya.id, aksi tersebut didasari Transportasi Publik di Kota Bandung yang minim inovasi sejak tahun 1970an.

Baca Juga: Sebut Ada 5 Perkapolri yang Dilanggar Pada Tragedi Kanjuruhan, Sekjen PP Hima Persis: Audit dan Copot Kapolda!

"Rata-rata langkah yang dikeluarkan oleh pemerintah dari masa ke masa hanya seputar peremajaan atau modernisasi tidak diiringi dengan perbaikan sistemnya. Angkutan kota (Angkot) sebagai transportasi publik di Kota Bandung mengalami stagnansi baik dalam hal pengelolaan maupun pelayanan yang menunjang kemudahan dan efektifitas mobilitias publik," Ungkap Ketua Hima Persis Kota Bandung Guruh Al Muslihun.

Data terkini menunjukkan jumlah kendaraan pribadi di Kota Bandung telah mencapai 96,59 persen, sedangkan jumlah angkutan umum Hanya sebesar 3,4 persen. Perbandingan antara jumlah pengguna kendaraan pribadi dan transportasi umum juga masih sangat lebarjaraknya, yakni 81,77 persen berbanding 18,23 persen (Dishub Kota Bandung).

Hal ini membuat jalanan di kota Bandung disesaki kendaraan pribadi. Pemerintah alpa dalam meninjau dampak peningkatan pemilikan kendaraan pribadi dan mandegnya efektifitas transportasi publik.

"Padahal, Pemkot Bandung mempunyai rencana straregis untuk meningkatkan jumlah pengguna kendaraan umum menjadi 25% pada 2021, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung 2019-2023," lanjut Guruh.

Berbagai carut marut permasalahan transportasi publik di Kota Bandung menimbulkan pertanyaan mengenai kinerja pemerintah Kota Bandung dalam melayani kebutuhan publik.

Halaman:

Editor: Raabi Ghulamin Halim


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x