PR BNDUNGRAYA - Masih derasnya perihal diskriminasi yang dialami warga Papua kian membaut rsah.
Dari mulai letaknya yang paling ujung timur Indonesia, juga perbedaan kebudayaan yang mencolok menjadikan Papua bahasan serius bersama untuk membuat kajian komprehensif.
Satu tokoh politisi menyuarakan hal tersebut adalah dari Anggota Komisi I DPR RI T.B. Hasanuddin.
Baca Juga: Haikal Hassan Bikin Survey di Medsos Tentang Partai Paling Korup, Netizen Beri Jawaban Menohok
Dia meminta Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) RI, membuat solusi yang bisa diambil pemerintah mengenai persoalan yang ada di Papua.
"Saya tertarik meteri bahasan terkait dengan Papua, dalam 6 tahun terakhir ini penanganan Papua tidak fokus dan tidak mendapatkan perhatian serius."
"Ketika tidak serius, akan berakibat fatal," kata T.B. Hasanuddin saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPR dengan Lemhanas dan Watanas di kompleks DPR RI, Jakarta dikutip PRBandungRaya.com dari Antaranews, Rabu 27 Januari 2021.
Baca Juga: PD Kebersihan Kota Bandung Bagikan Emas Mini, Ini Syarat dan Cara yang Sangat Mudah
Ia menyebutkan ada empat hal yang menjadi persoalan di Papua, di antaranya:
1. persepsi terkait apakah hasil Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) tahun 1969 sah atau tidak karena masih ada yang mengatakan sah dan tidak sah.
Menurut dia, pihak yang mengatakan bahwa hasil Pepera tidak sah, menjadi embrio gerakan penolakan. Sehingga, hal tersebut menjadi masalah utama yang harus diselesaikan.
2. Terkait operasi militer yang dilakukan pada era Orde Baru yang menimbulkan trauma berkepanjangan pada rakyat Papua.
Baca Juga: Pria 61 Tahun Ambil Risiko Amankan Granat Aktif Temuan Tim Gober di Sungai Cikapundung
"Kedua, ada 11—13 operasi militer yang dilakukan pada era Orde Baru sehingga melahirkan trauma di tengah masyarakat, saat ini sudah tidak ada dan zaman telah berubah. Namun, ini menjadi poin untuk diselesaikan," tutur dia.
3. Harus diakui masih adanya diskriminasi terhadap orang Papua asli, memang saat ini sudah ada pejabat dari putra/putri Papua namun itu baru diterapkan.
4. Berdasarkan kajian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), persoalan Papua disebabkan karena kegagalan penerapan otonomi khusus di wilayah tersebut.
"Harus berangkat dari empat poin itu sehingga akar masalah Papua diselesaikan. Saya bersama peneliti LIPI di Manado, di sana terang benderang ada tempat hiburan dan tempat minum, para pemimpin Papua mainnya di sana, hal seperti harus dibenahi karena banyak putra/putri Papua yang baik," katanya.
Politikus PDI Perjuangan itu mengaku telah bicara dengan para tokoh di Papua.
Mereka masih memungkinkan untuk diskusi secara rasional menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), namun dengan empat catatan tersebut harus diselesaikan.
Menurut dia, perlu mencari solusi komprehensif terkait dengan persoalan di Papua.
Masalahnya, jika tidak ada jaminan Papua tetap menjadi bagian dari NKRI.
Gubernur Lemhanas, Agus Widjojo dalam RDP tersebut mengatakan, embaganya melakukan banyak kajian terkait dengan Papua.
Pada kesempatan itu, pihaknya mengundang para pemangku kepentingan, akademisi, pembuat kebijakan, dan organisasi di luar pemerintahan yang mewakili pandangan terhadap Papua.
Ia memandang perlu pertemuan yang mencakup semua aspek sehingga menampilkan sisi yang komprehensif, jujur, dan terbuka.
"Misalnya, ada kelemahan dalam tata kelola pemerintahan itu sendiri dan kebijakan dari kita bisa dengan tegas dilaksanakan serta memberikan landasan yang kuat," katanya.***