Network
PR BANDUNGRAYA – Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkapkan adanya ketidakjelasan atas penuntasan tunggakan sejumlah kasus besar yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang semestinya dapat ditindaklanjuti oleh KPK hingga proses persidangan.
Implikasi atas berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi telah merubah arah politik hukum anti korupsi.
Alih-alih menguatkan, faktanya telah mereduksi berbagai kewenangan KPK. Problematika pemilihan hingga pelantikan komisioner periode 2019-2023 juga menjadi satu hal yang sangat krusial. Betapa tidak, KPK saat ini terlihat lebih sering menunjukkan kontroversi, ketimbang menuai prestasi.
Baca Juga: Kenang Momen Christian saat Geledah Kantor DPR, Febri Diansyah: KPK Kehilangan Penyidik Senior
Sepanjang tahun 2020, setidaknya 5 lembaga survei (Alvara Research Center, Indo Barometer, Charta Politica, Lembaga Survei Indonesia, dan Litbang Kompas) mengkonfirmasi hal tersebut.
Namun, menurunnya kepercayaan publik sudah diprediksi sejak jauh hari. Pada tahun 2019, publik sudah mengingatkan bahwa kebijakan pemberantasan korupsi yang dilakukan akan menciptakan situasi stagnasi bagi penegakan hukum.
Berdasarkan data ICW, KPK hanya melakukan 91 penyidikan, 75 penuntutan, dan 108 eksekusi selama tahun 2020. Sedangkan pada tahun 2019, KPK melakukan 145 penyidikan, 153 penuntutan, dan 136 eksekusi putusan.
Baca Juga: Musni Umar Tanggapi Pelantikan Menteri Agama Baru Gus Yaqut: Ada Empat Harapan Saya
Selain itu, Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada tahun ini melakukan 7 OTT, pada tahun 2016 melakukan 17 OTT, pada tahun 2017 melakukan 19 OTT, 30 OTT pada tahun 2018, dan 21 OTT pada tahun 2019. Tahun ini merupakan yang terendah sejak tahun 2015.
Menurut peneliti ICW Kurnia Ramadhana bahwa ada beberapa kasus besar yang rasanya tidak ditindaklanjuti oleh KPK.
