Network
1. persepsi terkait apakah hasil Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) tahun 1969 sah atau tidak karena masih ada yang mengatakan sah dan tidak sah.
Menurut dia, pihak yang mengatakan bahwa hasil Pepera tidak sah, menjadi embrio gerakan penolakan. Sehingga, hal tersebut menjadi masalah utama yang harus diselesaikan.
2. Terkait operasi militer yang dilakukan pada era Orde Baru yang menimbulkan trauma berkepanjangan pada rakyat Papua.
Baca Juga: Pria 61 Tahun Ambil Risiko Amankan Granat Aktif Temuan Tim Gober di Sungai Cikapundung
"Kedua, ada 11—13 operasi militer yang dilakukan pada era Orde Baru sehingga melahirkan trauma di tengah masyarakat, saat ini sudah tidak ada dan zaman telah berubah. Namun, ini menjadi poin untuk diselesaikan," tutur dia.
3. Harus diakui masih adanya diskriminasi terhadap orang Papua asli, memang saat ini sudah ada pejabat dari putra/putri Papua namun itu baru diterapkan.
4. Berdasarkan kajian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), persoalan Papua disebabkan karena kegagalan penerapan otonomi khusus di wilayah tersebut.
"Harus berangkat dari empat poin itu sehingga akar masalah Papua diselesaikan. Saya bersama peneliti LIPI di Manado, di sana terang benderang ada tempat hiburan dan tempat minum, para pemimpin Papua mainnya di sana, hal seperti harus dibenahi karena banyak putra/putri Papua yang baik," katanya.
Politikus PDI Perjuangan itu mengaku telah bicara dengan para tokoh di Papua.
Mereka masih memungkinkan untuk diskusi secara rasional menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), namun dengan empat catatan tersebut harus diselesaikan.
