Hendrika Kelan Jadi Transpuan Pertama di Indonesia yang Menduduki Kursi Pejabat

- 15 Agustus 2020, 11:00 WIB
Hendrika Mayor Kelan, Ketua Badan Permusyawaratan Desa Habi, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur. Pejabat politik transpuan pertama di Indonesia.
Hendrika Mayor Kelan, Ketua Badan Permusyawaratan Desa Habi, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur. Pejabat politik transpuan pertama di Indonesia. /Dok. DW

PR BANDUNGRAYA - Dalam waktu dekat, Indonesia akan merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-75.

Selama 75 tahun berdiri menjadi sebuah negara yang terdiri atas suku dan bahasa yang berbeda-beda, ada banyak kebiasaan, budaya, bahkan pola pikir yang turut berkembang dan berubah di tengah bangsa Indonesia.

Hal ini turut dibuktikan dengan hilangnya sikap konservatif soal pemilihan sosok pejabat publik.

Baca Juga: Dituding Ikut Promosikan RUU Ciptaker, Ardhito Pramono Sampaikan Maaf, Akui Akan Kembalikan Honornya

Menjelang HUT ke-75 Republik Indonesia, Tanah Air membuktikan bahwa kursi pejabat juga bisa diisi oleh seorang transpuan.

Menunjukan bahwa hal yang paling penting dari sosok pejabat adalah kinerja dan bagaimana cara mereka menjaga masyarakat, bukan siapa dan berapa banyak harta kekayaan yang dimiliki.

Hendrika Mayor Kelan (34) adalah pejabat publik transpuan pertama di Indonesia. Hendrika Kelan menjabat sebagai Ketua Badan Permusyawaratan di Desa Habi, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur.

Baca Juga: V BTS Pamer Jidat saat Pidato Kemenangan Soribada Awards 2020, ARMY: Gantengnya Gak Manusiawi

Badan Permusyawaratan Desa memiliki fungsi penting seperti menyusun peraturan desa, mengawasi penggunaan dana desa, dan memantau kinerja perangkat desa.

"Saya merasa berterima kasih atas dukungan masyarakat kepada saya sebagai transpuan. Mereka mempercayakan kepemimpinan dewan desa kepada saya," ucap Hendrika Kelan sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-bandungraya.com dari DW, Sabtu 15 Agustus 2020.

Pada awalnya, Hendrika Kelan merasa rendah diri mencalonkan diri sebagai dewan, mengingat orientasi seksualnya berbeda dengan rata-rata masyarakat pada umumnya.

Baca Juga: Bukan di Sekolah, Guru di Kota Bandung Mulai Gelar Kegiatan Belajar Tatap Muka di Rumah Siswa

Namun, penduduk Sika nampaknya lebih memperdulikan sisi pekerja keras yang ada dalam diri Hendrika Kelan, bukan statusnya sebagai transpuan.

Tantangan pertama yang dihadapi Hendrika Kelan setelah duduk dikursi pejabat adalah menangani pandemi virus corona.

"Begitu saya terpilih, saya langsung dihadapkan pada kesulitan akibat pandemi. Jadi, saya segera membuat program ketahanan pangan, menanam tanaman, dan membagikannya kepada masyarakat," ucap dia.

Baca Juga: Dari Senam TikTok hingga Membuat Masker, Simak 5 Inspirasi Lomba 17 Agustus di Tengah Pandemi

Dengan kewenangan yang dimilikinya selama enam tahun ke depan, Hendrika Kelan mengaku akan terus berupaya memberlakukan kebijakan yang inklusif, termasuk memberdayakan kelompok marjinal seperti kaum transgender.

Kelan mengatakan dia ingin membantu desanya berkembang, tetapi dia juga ingin menjadi contoh bahwa transpuan di Indonesia dapat menjadi bagian dari pemerintahan tanpa stigma dan stereotip yang melekat.

Walau demikian, dia mengaku tidak punya ambisi untuk membangun karier di bidang politik.

Baca Juga: BTS Segera Comeback dengan Album Baru dan Gelar Konser 'Map of the Soul ON: E' Oktober Mendatang

"Saya akan menjadi apa pun yang saya inginkan, apakah menjadi anggota parlemen atau bupati, selama memungkinkan saya melakukan apa yang saya cita-citakan, melayani masyarakat dan membantu masyarakat. Atau saya mungkin menjadi biarawati," tutur dia.***

Editor: Fitri Nursaniyah

Sumber: DW


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x