Network
Warga hanya akan dipungut biaya proses pematangan lahan dengan nominal yang akan dimusyawarahkan lebih lanjut.
Baca Juga: Jadi Woody Toy Story hingga Scar The Lion King, Begini Cara BTS Hibur ARMY di Run BTS Episode 109
Warga yang ingin mendapatkan fasilitas tersebut harus memenuhi persyaratan dari pihak desa, yakni dengan menunjukkan KTP, KK, dan membuktikan bahwa keluarganya tidak mampu.
"Syarat bagi warga yang ingin mendaftar untuk menempati kapling hanya KTP dan KK, serta benar-benat kondisi tidak mampu. Setelah kapling di daftar silahkan warga membangun rumah di kapling tersebut. Jadi pihak desa hanya akan memasilitasi lahan saja," ucap Ateng Ali.
Lebih jauh Ateng menyebutkan, pada prinsipnya fasilitas lahan kapling tersebut hanya bersifat disewakan atau statusnya hak guna pakai saja. Sehingga lahan kapling itu tidak bisa dimiliki warga.
Baca Juga: Cara Membedakan Biografi dan Autobiografi, Pengertian dan Persamaan Biografi dan Autobiografi
"Karena kapling ini kan lahan tanah kas desa jadi tidak boleh dimiliki. Kami hanya ingin membantu kepada warga menyediakan lahan agar mereka berpikir membangun rumah di kapling itu," kata Ateng.
"Kemudian lahan itu sistem sewanya ke pemerintah desa dengan biaya yang dimusyawarahkan. Dan selama ditempati lahan tidak boleh diperjual belikan," tutur dia.
Ateng mengatakan, langkah kebijakan ini tak lain untuk memberikan kemudahan pada warga kurang mampu yang berkeinginan mendirikan rumah meski dilahan status sewa.***
