Network
BANDUNGRAYA.ID - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memberikan tanggapan terkait pengaruh bisnis e-commerce, termasuk TikTok Shop, yang tampaknya telah berdampak negatif pada penjualan dan produksi dalam lingkup usaha mikro, kecil, menengah (UMKM), dan pasar konvensional.
Presiden berpendapat bahwa TikTok seharusnya hanya berperan sebagai media sosial, bukan sebagai platform ekonomi.
"Dampaknya terasa pada UMKM, produksi di usaha kecil, usaha mikro, dan juga di pasar. Di beberapa pasar, penurunan penjualan sudah terjadi karena serbuan... seharusnya TikTok hanya berfungsi sebagai media sosial, bukan platform ekonomi," ujar Presiden Jokowi.
Sebagai respons terhadap persaingan harga di e-commerce, Presiden menegaskan bahwa Pemerintah telah menyiapkan peraturan untuk mengontrol niaga elektronik atau e-commerce berbasis media sosial melalui Kementerian Perdagangan.
Kepala Negara menjelaskan bahwa peraturan yang sedang disiapkan akan mengatur fungsi aplikasi tersebut sebagai media sosial dan platform perdagangan atau media ekonomi.
Saat ini, peraturan tersebut telah dipersiapkan oleh berbagai kementerian dan sedang menunggu persetujuan di Kementerian Perdagangan.
"Regulasinya masih berada di Kementerian Perdagangan. Yang lainnya sudah rampung, tinggal di Kementerian Perdagangan. Kami tunggu," kata Presiden dilansir dari Antara.
Dalam kesempatan sebelumnya, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Isy Karim mengatakan bahwa peraturan terkait aktivitas bisnis TikTok Shop akan dimasukkan dalam revisi Permendag Nomor 50 Tahun 2020 Tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE).
Meskipun Kementerian Perdagangan tidak melarang TikTok Shop di Indonesia, mereka akan mengatur aturan permainan bisnis yang sepadan dengan platform lain.
