Network
Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menyatakan bahwa pihaknya sedang melakukan kajian sebagai respons terhadap permintaan beberapa pihak untuk menutup platform TikTok Shop.
"Kami saat ini sedang mengevaluasi dinamikanya, karena memang ada kekhawatiran apakah TikTok Shop melakukan predatory pricing?," ujar Budi.
Menurut Budi, keputusan untuk menutup platform digital, terutama jika platform tersebut telah memiliki izin sesuai dengan layanannya di Indonesia, tidak bisa diambil begitu saja.
Oleh karena itu, diperlukan kajian dan evaluasi yang mendalam untuk memastikan bahwa langkah yang diambil dalam menanggapi tren social commerce ini tepat dan sesuai.
Budi mengungkapkan bahwa TikTok Shop telah memperoleh izin untuk operasinya di Indonesia sejak Juli, sehingga tidak ada pelanggaran hukum yang terjadi.
Namun, Budi tetap akan melakukan kajian, khususnya terkait isu predatory pricing, dan akan berkoordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga terkait seperti Kementerian Perdagangan dan Kementerian Koperasi dan UKM.
Sebelumnya, pelaku UMKM yang masih menjalankan penjualan langsung di toko-toko fisik seperti pedagang di Pasar Tanah Abang mengeluhkan penurunan penjualan mereka akibat adanya tren social commerce seperti TikTok Shop.
Harga yang ditawarkan untuk produk-produk di platform-platform digital tersebut dianggap terlalu rendah, yang akhirnya menyebabkan kondisi predatory pricing atau pembunuhan harga pasar.
Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki juga telah mencatat adanya penurunan omset yang dialami oleh pedagang di Pasar Tanah Abang akibat persaingan dengan produk impor yang dijual murah melalui platform online.***
