Network
Harga tersebut berlaku untuk provinsi dengan besaran pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) sebesar 5 persen, seperti di wilayah DKI Jakarta.
Irto menegaskan bahwa penetapan harga baru sudah sesuai dengan formula penetapan harga yang mengacu pada Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 tentang formulasi harga JBU atau BBM nonsubsidi.
"Sesuai dengan tren fluktuasi harga minyak dunia MOPS atau Argus dan mengacu pada formulasi harga sesuai Keputusan Menteri ESDM ini, maka perubahan berkala harga BBM nonsubsidi akan selalu terjadi.
Komitmen kami adalah memastikan harga BBM nonsubsidi Pertamina ini kompetitif, dan transparan bagi konsumen. Masyarakat menjadi terbiasa dengan penyesuaian harga BBM Non Subsidi secara berkala," kata Irto.
Irto menambahkan bahwa Pertamina Patra Niaga, sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), akan senantiasa menjaga harga BBM yang kompetitif dan terjangkau bagi masyarakat, tidak hanya di kota besar.
"Ini adalah wujud penyaluran dan penyediaan BBM berdasarkan prinsip Availability, Accessibility, Affordability, Acceptability dan Sustainability, bagaimana kami menetapkan harga yang kompetitif bagi masyarakat sekaligus memastikan distribusi hingga pelosok tetap dapat dilakukan dengan maksimal," ujar Irto.***
