PR BANDUNGRAYA - Setelah pelantikan Presiden Amerika Serikat yang baru, Joe Biden, Pemerintah Tiongkok mengumumkan pada hari Rabu bahwa mereka memberikan sanksi kepada dua lusin pejabat administrasi Donald Trump.
Pejabat administrasi Donald Trump tersebut keluar hanya beberapa menit setelah pelantikan Joe Biden, menuduh mereka "serius melanggar" kedaulatan negara.
Kementerian Luar Negeri Tiongkok menuduh 28 pejabat Donald Trump tersebut telah dianggap mencampuri urusan dalam negeri Tiongkok.
Baca Juga: Seleksi Guru PPPK Akan Dimulai, Komis X DPR Minta Guru Honorer Berumur Segera Diangkat
Kemenlu Tiongkok juga mengumumkan larangan memasuki Tiongkok, Hong Kong, dan Makau bagi mereka dan keluarganya juga melakukan bisnis.
Ke 28 orang tersebut di antaranya adalah Menteri Luar Negeri Mike Pompeo, mantan penasihat keamanan nasional John Bolton, rekanan Trump, Steve Bannon, Menteri Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan Alex Azar, penasihat keamanan nasional Robert O'Brien, dan penasihat perdagangan Trump, Peter Navarro.
Partai Komunis Tiongkok mengeluarkan pernyataan tersebut sesaat setelah Presiden Joe Biden dilantik menggantikan Presiden Donald Trump.
Baca Juga: Tanggapi Isu LGBTQ, HRC: Joe Biden Percaya Diskriminasi Orientasi Seksual Adalah Ilegal
Juru bicara Tiongkok mengatakan bahwa beberapa tahun terakhir Amerika Serikat (AS) memiliki sentimen buruk terhadap negaranya dan diduga membuat rencana gerakan yang mengganggu urusan dalam negeri Tiongkok.
“Selama beberapa tahun terakhir, beberapa politisi anti-Tiongkok di Amerika Serikat, karena kepentingan politik mereka yang egois dan prasangka serta kebencian terhadap Tiongkok dan tidak menunjukkan perhatian pada kepentingan rakyat Tiongkok dan Amerika, telah merencanakan, mempromosikan dan melaksanakan sebuah serangkaian gerakan gila yang telah sangat mengganggu urusan dalam negeri Tiongkok, merusak kepentingan Tiongkok, menyinggung rakyat Tiongkok, dan sangat mengganggu Tiongkok-AS," katanya dikutip PRBandungRaya.com dari New York Post, Kamis 21 Januari 2021.
Sanksi yang diberikan tersebut adalah pukulan terakhir setelah perang dingin selama bertahun-tahun antara pemerintahan Donald Trump dan pemerintah Presiden Tiongkok, Xi Jinping.
Baca Juga: Siap-siap, Film Terbaru Stand by Me Doraemon 2 Segera Tayang, Nobita dan Shizuka Menikah?
Pemerintahan Trump memberi sanksi kepada pejabat Tiongkok karena menindak otonomi politik Hong Kong dan telah berusaha meminta pertanggungjawaban Tiongkok atas kesalahan penanganan pandemi Covid-19.
Kepala Departemen Luar Negeri, Pompeo menyatakan bahwa Tiongkok melakukan genosida atas perlakuannya terhadap minoritas Muslim Uighur.
Selama audiensi konfirmasi Senat pada hari Selasa, calon Menteri Luar Negeri, Tony Blinken, mengakui bahwa Donald Trump memiliki pendekatan yang lebih 'keras' kepada Tiongkok.
Baca Juga: Sederet Artis Hollywood Meriahkan Pelantikan Joe Biden, Jennifer Lopez hingga Lady Gaga
“Saya sangat tidak setuju dengan cara dia melakukannya di sejumlah bidang, tetapi prinsip dasarnya adalah yang benar, dan saya pikir itu sebenarnya membantu kebijakan luar negeri kita,” kata Blinken kepada para senator.***