Network
PR BANDUNGRAYA – Kyaw Moe Tun yang merupakan perwakilan negara Myanmar untuk Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) per Sabtu, 27 Februari 2021 dipecat dari jabatannya usai menyampaikan pidato anti kudeta militer yang terjadi di Negeri Seribu Pagoda itu awal bulan ini.
Sehari sebelum resmi dipecat dari jabatannya, Kyaw Moe Tun sempat meminta bantuan PBB untuk menyelesaikan masalah kudeta militer yang terjadi di Myanmar dengan cara apapun.
Diketahui bahwa pada tanggal 1 Februari 2021, Myanmar secara tiba-tiba dinyatakan sedang dalam kondisi darurat serta Aung San Suu Kyi sebagai pemimpin de facto negara tersebut kembali ditahan oleh pihak militer dengan tuduhan telah melakukan kecurangan dalam hasil pemilu yang digelar tahun lalu.
Baca Juga: Dikabarkan Pacari Jennie BLACKPINK, Sosok Diduga G-Dragon BIGBANG Ternyata Muncul di Video 'Lovesick Girls'
Padahal kenyataannya, hasil pemilu yang digelar di bulan November 2020 di Myanmar telah diputuskan sebagai hasil pemilu yang sah dengan Aung San Suu Kyi yang dinyatakan sebagai pemenang.
Dalam pidato anti militer yang disampaikannya pada hari Jumat, 26 Februari 2021, Kyaw Moe Tun mengakui dirinya menyuarakan pendapat pemerintahan Aung San Suu Kyi serta berharap agar PBB bisa segera melakukan sesuatu untuk menghentikan kudeta militer yang masih berlangsung di Negeri Seribu Pagoda tersebut.
“Kami perlu tindakan yang nyata dan lebih keras dari masyarakat internasional agar kudeta militer di Myanmar bisa segera diakhiri,” ucap Kyaw Moe Tun dalam pidatonya di depan PBB pada Jumat, 26 Februari 2021.
Baca Juga: Millen Cyrus Terjerat Kasus Narkoba Lagi, Ternyata Ashanty Pernah Nasehati Soal Hal Ini
Sehari setelah Kyaw Moe Tun menyampaikan pidato anti militernya di depan PBB, stasiun televisi nasional Myanmar bernama MRTV menyebut Kyaw sebagai pengkhianat negara.
Selain sebagai pengkhianat negara, Kyaw Moe Tun juga dituduh telah menyalahgunakan kekuasaan dan tanggung jawab yang dilimpahkan negara Myanmar kepadanya.
Untuk menindaklanjuti tindakan pembangkangan Kyaw Moe Tun, per Sabtu, 27 Februari 2021, jabatannya sebagai perwakilan Myanmar untuk PBB resmi dicabut.
Baca Juga: Anak-anak Hera Palace Didatangi Bae Ro Na, Rating The Penthouse Season 2 Episode Terbaru Cetak Rekor!
Berdasarkan laporan reporter Tony Cheng dari Al Jazeera, keluarga besar Kyaw Moe Tun yang masih berada di Myanmar kini sedang berusaha hidup setenang mungkin di negara tersebut.
Protes Kyaw Moe Tun yang membuat pihak militer Myanmar meradang tidak membuat angkatan bersenjata tersebut secara tiba-tiba jadi menargetkan keluarga besarnya yang masih tinggal di Yangon.
Diketahui bahwa pihak otoritas militer Myanmar terbiasa untuk mengancam keluarga politikus Myanmar yang bertugas di luar negeri yang berani menyuarakan protes mereka kepada dunia.
Baca Juga: HOAKS atau FAKTA: Semua Pemilik KTP Dikabarkan Dapat Bantuan Tunai Rp3,5 Juta dari Jokowi, Cek Kebenarannya
Sementara itu, Tiongkok yang bergabung dalam PBB turut berkomentar soal kudeta militer yang terjadi di Myanmar awal bulan Februari ini.
Perwakilan Tiongkok untuk PBB menyatakan bahwa mereka tidak akan ikut campur terkait masalah kudeta militer yang terjadi di Myanmar karena hal itu merupakan masalah internal suatu negara.
Akan tetapi Beijing sebagai ibu kota Tiongkok akan mendukung usaha diplomasi yang dilakukan negara-negara di Asia Tenggara untuk menyelesaikan masalah kudeta militer yang terjadi di Myanmar.
Baca Juga: Mirip Drakor, Lalat Buah Juga Atasi Patah Hati dengan Meminum Alkohol
Di sisi lain, juru bicara PBB sendiri belum memberikan tanggapan terkait pemecatan Kyaw Moe Tun sebagai perwakilan Myanmar untuk PBB.
Untuk memutuskan apakah Kyaw Moe Tun tidak lagi menjabat sebagai perwakilan Myanmar untuk PBB, diperlukan perintah langsung dari pemimpin negara yang bersangkutan.
Akan tetapi karena Myanmar sedang menghadapi kudeta militer berkelanjutan dan Aung San Suu Kyi saat ini mendekam di dalam penjara, maka pemecatan Kyaw Moe Tun masih harus diproses oleh komisi kredensial melalui Rapat Dengar Umum PBB.
Baca Juga: Biasa Dialami, Rupanya 10 Mimpi Ini Bisa Bantu Prediksi Kondisi Kesehatan Mental Anda Lho!
Komisi kredensial PBB memiliki sembilan negara sebagai anggotanya termasuk di antaranya Amerika Serikat, Rusia, dan Tiongkok.
Setelah otoritas militer Myanmar menyatakan pemecatan atas Kyaw Moe Tun, kerusuhan di Myanmar yang menentang kudeta militer yang terjadi sejak awal Februari ini makin memanas.
Satuan kepolisian Myanmar dikerahkan untuk mengatasi para pendemo yang turun ke jalan. Para polisi tersebut dilaporkan tidak segan-segan untuk menggunakan kekuatan sebesar mungkin demi menumpas para pendemo yang turun ke beberapa ruas jalan utama di Myanmar.
Bahkan dilaporkan bahwa polisi dan militer Myanmar sampai menembakkan peluru karet, gas air mata, granat listrik, hingga memukuli para pendemo yang berdemo di Yangon di hari Sabtu kemarin.***
