Network
PR BANDUNGRAYA - Bantuan kemanusiaan warga Aceh terhadap pengungsi Rohingya diapresiasi oleh Uni Eropa (EU).
Juri Bicara Urusan Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan EU, Nabila Massrali menggambarkan aksi kemanusiaan warga Aceh kepada pengungsi Rohingya sebagai bentuk penghormatan terhadap hukum internasional.
Pekan lalu, warga Aceh telah menyelamatkan 99 pengungsi Rohingya yang mengambang di lautan lepas dalam waktu yang cukup lama.
Baca Juga: 70 Jenazah Dimakamkan di TPU Cikadut dengan Protokol Covid-19, Beberapa Ditarik Pihak Keluarga
Dikutip Pikiranrakyat-bandungraya.com dari Antara, Kamis 2 Juli 2020, EU mengatakan aksi warga Aceh tersebut merupakan bukti atas kemurahan hati rakyat dan Pemerintah Indonesia.
“Penyelamatan para pengungsi Rohingya yang menghadapi kondisi mengerikan, merupakan penghormatan terhadap hukum internasional dan membuktikan kemurahan hati rakyat dan pemerintah Indonesia,” kata Juru Bicara Urusan Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan EU Nabila Massrali dalam keterangan tertulis, Kamis, 2 Juli 2020.
EU mengaku akan memobilisasi dukungan kemanusiaan untuk menangani kebutuhan dasar paling mendesak dari para pengungsi yang terkena dampak.
Baca Juga: Bertahun-tahun Disiksa Pelatih Karena Berat Badan Naik, Atlet Nasional Triathlon Korsel Bunuh Diri
Dalam hal ini, EU turut bekerja sama dengan Badan Pengungsi Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNHCR) dan organisasi kemanusiaan lainnya.
“Sementara kami menghargai tindakan kemanusiaan dari pemerintah Indonesia, keadaan buruk kaum Rohingya tidak dapat diselesaikan dengan tindakan kemanusiaan dari negara-negara yang baik hati saja. Akar penyebab penderitaan Rohingya adalah di Negara Bagian Rakhine, Myanmar, tempat mereka semula diusir secara paksa,” ucap Nabila Massrali.
EU berharap pemerintah Myanmar menciptakan kondisi yang memungkinkan warga etnis Rohingya kembali secara aman, berkelanjutan, bermartabat, dan sukarela ke tempat asal mereka.
Baca Juga: Hidup 40.000 Tahun Lalu, Kepala Serigala Ditemukan dalam Kondisi Utuh Seperti Diawetkan
Termasuk melalui implementasi yang kredibel dari rekomendasi Komisi Penasihat Negara Rakhine, yang telah disahkan dan sesuai dengan langkah-langkah sementara yang diperintahkan oleh Mahkamah Internasional.
“Kami tegaskan bahwa angkatan bersenjata di Myanmar harus segera melaksanakan gencatan senjata tanpa syarat, termasuk di Rakhine dan Negara Bagian Chin, dan berkomitmen kembali pada proses perdamaian yang inklusif,” tutur Nabila Massrali.
EU juga menyerukan agar semua negara di kawasan, termasuk negara-negara anggota ASEAN, untuk lebih terlibat dengan pemerintah Myanmar guna memastikan bahwa negara itu meningkatkan upaya menuju solusi yang adil dan lestari untuk masalah Rohingya, sejalan dengan prinsip-prinsip hukum internasional dan hak asasi manusia.***
