Network
PR BANDUNGRAYA - Pemerintah Thailand telah menyatakan 'keadaan darurat serius' menyusul tingginya gelombang protes pro-demokrasi di seluruh negeri. Keadaan darurat serius mencakup pelarangan demonstrasi dan publikasi media soal berita tersebut.
Hal ini terjadi setelah polisi bergerak untuk membubarkan pengunjuk rasa yang berkumpul di luar kantor Perdana Menteri (PM) Prayuth Chan-ocha dan menangkap sekitar 20 orang demonstran di Thailand.
Demonstran yang tertangkap termasuk dua pemimpin protes yang paling vokal dalam mengkritik kerjaan negara yang dianggap sangat tabu hingga saat ini.
Baca Juga: Cek Fakta: Tersiar Kabar Gatot Nurmantyo Kabur ke Luar Negeri Usai Petinggi KAMI Diringkus Polisi
Terlepas dari deklarasi darurat akibat pandemi Covid-19 yang melarang pertemuan lebih dari lima orang, ribuan aktivis pro-demokrasi turun ke jalan di Bangkok untuk berkumpul di pusat perbelanjaan di kota tersebut sejak Kamis lalu.
Para demonstran mengabaikan peringatan dan imbauan untuk menjaga jarak sosial sehingga polisi membubarkan pengunjuk rasa yang terus berdemonstrasi dengan damai di persimpangan Ratchaprasong, Bangkok, Thailand.
Para pengunjuk rasa menuntut pencabutan perdana menteri, mengurangi kekuasaan Raja Maha Vajiralongkorn, dan konstitusi baru yang memiliki penekanan terhadap hak-hak sipil dan kebebasan.
Baca Juga: Thailand Bergejolak, Mengapa Warga Memprotes Pemerintah dan Kerajaan Mereka?
Keputusan darurat tersebut telah ditandatangani oleh PM Prayuth Chan-ocha, mencerminkan kekhawatiran bahwa demo yang dimaksudkan untuk menghalang gerakan yang direncanakan dari iring-iringan kerajaan, yang digolongkan sebagai pelanggaran terhadap Undang-Undang Majelis Umum dan Konstitusi Kerajaan Thailand.
Pernyataan tersebut mencatat bahwa upaya ini mempengaruhi keamanan dan keselamatan nasional, langkah-langkah pengendalian pandemi Covid-19 dan keamanan ekonomi negara yang rentan.
