PR BANDUNGRAYA - Pada Rabu, 3 Februari 2021, Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi mengadakan pertemuan dengan lima Gubernur di Pulau Jawa-Bali.
Pertemuan tersebut membahas terkait implementasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di daerah tersebut.
Pertemuan tersebut membahas mengenai upaya untuk mengefektifkan PPKM Jawa Bali dengan pendekatan berbasis mikro serta memperkuat 3T (testing, tracing, dan treatment).
Baca Juga: Capai Target hingga 85,8 Persen, Tenaga Kesehatan di Kota Bandung Telah Lakukan Vaksinasi Covid-19
“Kemarin saya bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Gubernur Jawa Barat, Gubernur Jawa Tengah, dan Gubernur Bali dalam rangka kita mengefektifkan pembatasan kegiatan masyarakat,” kata Jokowi sebagaimana dikutip PRBandungRaya.com dari Setkab RI, Sabtu 6 Februari 2021.
Jokowi menegaskan, pendekatan berbasis mikro adalah kunci untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan PPKM yang kini tengah diterapkan Pemerintah.
“Saya sampaikan, pembatasan kegiatan masyarakat di level mikro, di level kampung, di level desa, di level RW, di level RT itu penting, itu kunci di situ. Lapangan di situ yang harus dikerjakan,” lanjut Jokowi.
Sementara itu, Wali Kota Bandung, Oded M Danial segera mengadakan rapat satuan tugas (satgas) di tingkat kecamatan.
Rapat yang diadakan secara virtual tersebut berlangsung di Pendopo Kota Bandung pada Jumat, 5 Februari 2021.
Oded M Danial meminta satgas di tiap kecamatan untuk menganalisa situasi terkini.
"Karena tidak semua kecamatan sama persoalannya. Kalau kecamatan sudah mendekati pada kuning dan sudah bagus, untuk apa dipaksakan,” kata Wali Kota yang disapa Mang Oded ini dikutip PRBandungRaya.com dari Humas Kota Bandung, Sabtu 6 Februari 2021.
Baca Juga: Banjir Lumpuhkan Penerbangan di Semarang, Calon Penumpang Pesawat Diangkut Pakai Bus
Pria yang akrab disapa Mang Oded itu, meminta kepada para camat di Kota Bandung untuk segera menginventarisir kebutuhan yang harus segera disiapkan.
“Saya berharap semua kecamatan melakukan rapat koordinasi. Dari situ bisa menyampaikan kebijakannya kepada kita. Misalkan apakah butuh rumah isolasi atau tidak?,” katanya.
Ketua Harian Satgas Penanganan Covid-19 Kota Bandung, Ema Sumarna menegaskan, karantina wilayah atau PPKM mikro hanya akan dilaksanakan di beberapa wilayah saja.
Lokasinya ditentukan oleh Satgas Covid-19 di level kecamatan atau kelurahan.
Sebelumnya Kota Bandung sudah melaksanakan PPKM mikro atau dikenal PSBM di Kecamatan Cidadap dan Kecamatan Bandung Kulon.
Baca Juga: Dewi Tanjung Sebut Isu Kudeta Partai Demokrat Hanya Settingan: AHY Jangan Berlebihan
“Karantina wilayah sesuai arahan pimpinan Kota Bandung prinsipnya siap. Prosesnya 'bottom up', tidak seluruh Kota Bandung itu karantina. Tapi, nanti, masing-masing kelurahan atau kecamatan yang mengusulkan,” ujar Ema.
Ema menyampaikan, indikator utama untuk melakukan karantina wilayah, yaitu berdasarkan temuan kasus positif aktif di lapangan.
Satgas Covid-19 kewilayahan bisa berinisiatif menganalisa untuk mengusulkan apabila kasus terkonfirmasi positif sudah mencapai puluhan.
“Kita akan dukung jika diminta bantuan. Apabila ada camat yang sudah siap, kita proses. Tetapi kita survei dulu,” katanya.
Baca Juga: SBY Tiba-tiba Sampaikan Kabar Duka: Dia Tokoh Muda yang Memiliki Idealisme Tinggi
Kemudian Ema menjelaskan bahwa karantina wilayah atau PPKM mikro ini perlu menjalin kesepahaman setiap pihak.
Tidak hanya pemerintah tetapi kesepahaman antara TNI, Polri, dan semua elemen masyarakat di wilayah tersebut.
“Pertama komitmen dulu di masyarakat. Kalau tidak ada kesepahaman itu konfliknya tinggi. Ini harus komitmen bersama, karena berbicara Satgas itu bukan hanya dari Pemda saja,” katanya.***