Network
Baca Juga: Sekarang Bulan Sya'ban, Segera Bayar Utang Puasa! Ini Bacaan Niat Qoadha
Sejumlah titik rawan korupsi lainnya yang terjadi di daerah, sambung Yudhiawan, adalah pada sektor Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ).
Kemudian, perizinan, manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), pengawasan internal, pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), penerimaan daerah, dan pengelolaan dana desa.
Terkait PBJ, modusnya adalah mark-up anggaran, spesifikasi atau kualitas pengadaan yang rendah, fee proyek PBJ, benturan kepentingan, dan kecurangan dalam pengadaan.
Lalu, terkait perizinan, modusnya ialah adanya penyuapan, gratifikasi, atau pemerasan yang berkaitan dengan pemrosesan izin dan non perizinan, serta adanya izin yang tidak sesuai ketentuan.
Terkait manajemen ASN, modusnya adalah jual beli jabatan, proses rotasi, mutasi, dan promosi yang tidak sesuai ketentuan, dan adanya benturan kepentingan dalam penempatan ASN.
Lalu, terkait pengawasan internal, modusnya ialah jumlah pengawas yang kurang, rendahnya kompetensi pengawas, lingkungan pengawasan yang lemah, dan anggaran pengawasan yang relatif kecil.
Terkait pengelolaan BMD, modusnya adalah basis data aset kurang akuntabel, administrasi aset tidak tertata dengan baik, pengamanan aset rendah, dan aset dikuasai pihak ketiga.
Lalu, terkait penerimaan daerah, modusnya adalah potensi korupsi pada sektor penerimaan kurang diperhatikan, potensi pajak tidak dioptimalkan, dan gagasan inovasi peningkatan pajak tidak dilaksanakan.
Terkait dana desa, modusnya adalah sumber daya manusia (SDM) pengelola dana desa yang relatif kurang kompeten, serta pemahaman pengelolaan dana desa yang masih rendah oleh aparat desa.
