Network
PR BANDUNGRAYA - Sekretaris Daerah Kota Bandung Ema Sumarna mengusulkan pemberlakuan lagi cek poin di beberapa titik Kota Bandung demi menekan adanya penularan virus corona.
Hal itu didasadkan pada hasil evaluasi dan kajian Gugus Tugas Percepatan Pengendalian Covid-19 (GTPP) Provinsi Jawa Barat yang menunjukkan adanya urgensi untuk memberlakukan kembali cek poin di perbatasan Kota Bandung.
Pengadaan cek poin sendiri bertujuan untuk menjaga agar pandemi Covid-19 di Kota Bandung tetap terkendali.
Baca Juga: Cegah Klaster Baru Penularan Covid-19, Pemkot Bandung Siapkan Aturan Beribadah saat Iduladha
Jika resmi diberlakukan kembali, rencananya titik pengecekan hanya akan ditempatkan di ring dua dan ring tiga, yakni di batas-batas kota saja.
Wali Kota Bandung, Oded M Danial menyatakan, akan segera berkoordinasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) Kota Bandung untuk menindaklanjuti wacana ini.
“Hasil dari evaluasi pengamatan gugus tugas di lapangan, Pak Sekda (Ema Sumarna) mengusulkan kepada saya untuk memberlakukan lagi cek poin. Tentu saya harus koordinasi lagi dengan Forkompimda. Mudah-mudahan besok kita bisa rapatkan. Kalau ketemu dengan Forkompinda kita akan bahas itu,” kata Oded M Danial dalam Bandung Menjawab di Auditorium Rosada Balai Kota Bandung sebagaimana dilaporkan Humas Pemkot Bandung.
Baca Juga: Cek Fakta: Ribka Tjiptaning Dikabarkan Akui Anak-anak Anggota PKI Bergabung ke PDIP
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bandung, E.M. Ricky Gustiadi menuturkan, kondisi Kota Bandung memang sudah berada di zona biru, tetapi kota dan kabupaten di sekitarnya masih zona kuning, sehingga ada kemungkinan cek poin kembalu dilakukan.
“Kita ini sudah zona biru sedangkan Bandung Raya sekitarnya masih zona kuning. Potensi penularan itu lebih tinggi oleh tetangga kita. Karena pergerakan mobilitas menggunakan kendaraan umum maupun kendaraan pribadi,” kata Ricky.
Namun demikian, kebijakan tersebut masih harus didiskusikan dengan Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) Kota Bandung. Forum LLAJ ini terdiri dari berbagai elemen, mulai dari Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung, kepolisian, unsur TNI, dan stakeholder transportasi lainnya.
Baca Juga: Kasus Park Won Soon, Wali Kota Seoul yang Tewas Usai Dilaporkan Melakukan Pelecehan Seksual
"Jadi cek poin di ring dua dan ring tiga itu dianggap efektif. Evaluasi gugus tugas Provinsi Jawa Barat terhadap pengawasan penegakkan hukum pencegahan covid ini, kita rangking 1. Sehingga dipandang perlu kebijakan tersebut untuk dilanjutkan,” ujar Ricky.
Tak hanya dengan forum LLAJ, diskusi teknis juga akan melibatkan perwakilan daerah di Bandung Raya yang berbatasan langsung dengan Kota Bandung, seperti Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, dan Kabupaten Bandung Barat.
“Untuk secara teknisnya, diperlukan atau tidak, akan kita diskusikan dengan forum LLAJ. Kalau perlu diundang, ya diundang juga kota kabupaten sebelah, supaya nanti pelaksanaan ini efektif dan efisien,” tutur dia.***
