Network
BANDUNGRAYA.ID- Hima Persis Kota Bandung menggelar Aksi menuntut Pemerintah terkait Transportasi Publik yang dinilai carut marut pada Jum’at, 30 Desember 2022 di Balai Kota Bandung.
Massa aksi terdiri dari berbagai elemen mahasiswa diantaranya kelompok Cipayung Plus Kota Bandung yakni Hima Persis, HMI, GMKI, IMM, GMNI, KAMMI, PMKRI dan PMII.
Berdasarkan Informasi yang dihimpun BandungRaya.id, aksi tersebut didasari Transportasi Publik di Kota Bandung yang minim inovasi sejak tahun 1970an.
"Rata-rata langkah yang dikeluarkan oleh pemerintah dari masa ke masa hanya seputar peremajaan atau modernisasi tidak diiringi dengan perbaikan sistemnya. Angkutan kota (Angkot) sebagai transportasi publik di Kota Bandung mengalami stagnansi baik dalam hal pengelolaan maupun pelayanan yang menunjang kemudahan dan efektifitas mobilitias publik," Ungkap Ketua Hima Persis Kota Bandung Guruh Al Muslihun.
Data terkini menunjukkan jumlah kendaraan pribadi di Kota Bandung telah mencapai 96,59 persen, sedangkan jumlah angkutan umum Hanya sebesar 3,4 persen. Perbandingan antara jumlah pengguna kendaraan pribadi dan transportasi umum juga masih sangat lebarjaraknya, yakni 81,77 persen berbanding 18,23 persen (Dishub Kota Bandung).
Hal ini membuat jalanan di kota Bandung disesaki kendaraan pribadi. Pemerintah alpa dalam meninjau dampak peningkatan pemilikan kendaraan pribadi dan mandegnya efektifitas transportasi publik.
"Padahal, Pemkot Bandung mempunyai rencana straregis untuk meningkatkan jumlah pengguna kendaraan umum menjadi 25% pada 2021, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung 2019-2023," lanjut Guruh.
Berbagai carut marut permasalahan transportasi publik di Kota Bandung menimbulkan pertanyaan mengenai kinerja pemerintah Kota Bandung dalam melayani kebutuhan publik.
Trasnportasi publik yang tidak sesuai dengan desain jalanan Kota Bandung Sesuai pemaparan menteri perdagangan, Kota Bandung direncanakan akan menjadi megapolitan tahun 2045 (liputan 6,11 Maret 2022).
"Jalanan di Kota Bandung sampai hari ini notabene tidak layak untuk menunjang Bandung sebagai megapolitan. Meninjau kondisi hari ini, transportasi publik yang sesuai dengan kondisi jalan menjadi sangat penting untuk menunjang mobilitas masyarakat. Ruas jalan yang tidak begitu besar harus menjadi sorotan untuk menentukan ukuran transportasi yang layak," tandasnya.
"Namun, kenyataannya pengoperasian transportasi publik berukuran besar bertemu dengan peningkatan penggunaan kendaraan pribadi dijalanan kecil kota Bandung. Hal ini menyebabkan meningkatnya kemacetan di banyak titik kota Bandung," tegasnya.
"Konflik pada elemen yang terkait dalam transportasi Publik Hadirnya inovasi-inovasi baru terkait pengembangan transportasi publik tidak diimbangi dengan pengembangan di sektoral sektor lainnya," ujar Guruh.
"Seperti kehadiran Trans Metro Pasundan menimbulkan polemik di kalangan pengusaha angkutan kota. Terjadi beberapa kali pencegatan terhadap armada bus Trans Metro Pasundan yang dilakukan oleh kalangan pengusaha angkutan kota. Hal ini harus menjadi perhatian khusus Pemerintah Kota Bandung untuk pemerataan pengembangan transportasi, sehingga tidak lagi terjadi konflik-konflik yang mengorbankan para pekerja transportasi publik," tegasnya.
Menurut massa aksi masyarakat jadi enggan menggunakan transportasi publik, bisa jadi disebabkan karena ketidaktahuan untuk menuju ke suatu daerah harus menggunakan trayek yang mana, harus menunggu dimana, transportasi datang berapa jam sekali. Hal ini harus dibenahi, agar nantinya ketertarikan menggunakan transportasi publik meningkat.
Melihat masih saja ada permasalahan seputar transportasi publik menandakan ketidak seriusan pemerintah untuk mengatasi berbagai permasalahan. Sehingga kesadaran masyarakat pun tidak tertarik untuk menggunakan transport publik.
Transportasi publik dikembangkan hanya sebagai penunjang wisata, tidak berbicara kesejahteraan publik atau kebutuhan mobilitas masyarakat.
Beberapa tuntutan Hima Persis Kota Bandung:
1. Menuntut pemerintah untuk merevitalisasi transportasi publik yang menciptakan keadilan sosial.
2. Menuntut Pemerintah Kota Bandung untuk melakukan pengembangan transportasi publik secara merata.
3. Menghadirkan sarana prasarana penunjang transportasi publik yang layak.
4. Mendesak Pemerintah Kota Bandung untuk kampanye penggunaan transportasi publik dan penyebaran informasi yang masif.***
