PR BANDUNGRAYA - Menurut data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD ) hingga saat ini Provinsi Riau tercatat sudah mengalami kebakaran hutan mencapai 1.587 hektare.
Jumlah tersebut turun lebih dari 99 persen dibandingkan dengan jumlah lahan yang terbakar tahun lalu.
Menurut Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Riau, Edwar Sanger pada tahun lalu kebakaran hutan dan lahan (karhutla) meliputi area seluas 9.706 hektare di Provinsi Riau.
Baca Juga: Yangyang NCT Dikritik oleh Penggemar, NCTzen Korea Geram dan Menganggap Hal Tersebut Berlebihan
"Alhamdulillah berkat kerja keras kita, luas karhutla di Riau hingga 21 Oktober turun 99.83 persen dibandingkan dengan kondisi 2019," ujar Edwar dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Karhutla di Pekanbaru sebagaimana dikutip Prbandungraya.pikiran-rakyat.com dari Antara.
Status Riau pada saat itu dalam kondisi tanggap darurat asap karena selain menghadapi dampak kebakaran hutan dan lahan, di wilayahnya juga menerima kiriman asap dari Provinsi Sumatera Selatan dan Jambi.
BPBD Riau mencatat sejak awal tahun hingga 21 Oktober 2020 kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Riau mencapai 1.587 hektare.
Kabupaten Indragiri Hilir menjadi wilayah paling terdampak karhutla dengan luas area terbakar 479.5 hektare dan Kuantan Singingi mejadi daerah terendah hanya mencapai sekitar 1.5 hektare.
Baca Juga: Mengenal Singkat Pulau Rinca yang Jadi Polemik Gegara Jurassic Park Komodo
Selain itu luas area hutan dan lahan yang terbakar di Kota Pekanbaru saat ini turut alami penurunan menjadi 24.66 hektare dari 333.8 hektare pada tahun 2019.
Kemudian untuk titik panas, BPBD menilai jika dibandingkan dengan tahun lalu jumlah titik panas indikasi awal kebakaran hutan dan lahan yang terpantau Satelit Lapan dan Terra-Aqua cenderung menurun.
“Titik panas yang terdeteksi di wilayah Riau hingga 21 Oktober 2020 sebanyak 2.730, jauh lebih sedikit dibandingkan jumlah titik panas yang terdeteksi sepanjang tahun 2019 yang tercatat sampai 4.682,” kata Edwar.
Ia mengungkapkan jumlah penurunan karhutla saat ini tidak terlepas dari bebagai upaya yang dilakukan oleh seluruh pemangku kebijakan.
Baca Juga: Tinggalkan Konsep Lama, TWICE Hadir dengan Sisi Gelap dan Berani di Album Terbaru Eyes Wide Open
Edwar menjelaskan, Pemerintah Provinsi Riau tahun ini menjalankan 13 kebijakan strategis untuk menanggulangi karhutla.
Di antaranya pembuatan embung dan sekat kanal, pembentukan tim terpadu penertiban kebun kelapa sawit, penegakan hukum, pembuatan posko relawan, pembangunan sistem deteksi ini, hingga penetapan status siaga darurat karhutla.
Pemerintah Provinsi Riau menetapkan status siaga darurat karhutla sejak 11 Februari hingga 31 Oktober 2020.
"Sudah 264 hari Riau dalam siaga darurat karhutla dan akan berakhir pada 31 Oktober," kata Edwar.***