PR BANDUNGRAYA – Bantuan sosial tunai merupakan salah satu program perlindungan sosial dalam pandemi Covid-19. Kementerian Sosial Republik Indonesia telah menyiapkan anggaran bantuan sosial untuk tahun 2021 bagi masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 sebesar Rp87 triliun.
Pada dasarnya untuk membantu masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19, semua kementerian dan lembaga melakukan realokasi anggaran. Namun, jumlah tersebut sewaktu-waktu bisa saja berubah.
Alokasi anggaran tersebut diperuntukkan bagi tiga program yaitu program keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Bantuan Sosial Tunai (BST).
Baca Juga: Tinggi Badan Bertambah 0,4 cm dalam 1 Tahun, Jimin BTS Niat Susul J-Hope, ARMY: Jangan Ngadi-ngadi
Terkait penyaluran bantuan sosial, Menteri Sosial (Mensos) Juliari P Batubara mengatakan bahwa selama dua bulan terakhir belum ada kendala yang signifikan akibat cuaca buruk di sejumlah daerah.
Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) mencatat ada 29 juta warga miskin di Indonesia. Dari jumlah tersebut, 20 juta sudah mendapat bantuan bantuan dari Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dan 10 juta diantaranya mendapat Program Keluarga Harapan (PKH).
Program BST menjangkau 9 juta warga miskin yang belum mendapat program reguler, baik BPNT maupun PKH. Untuk sementara dana BST lebih kecil dibandingkan sebelumnya yakni Rp200 ribu per Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Sebelumnya, BST disalurkan dengan nilai Rp600 ribu dan Rp300 ribu per KPM.
Baca Juga: Jadi Kriteria Calon Suami Idaman, Ini Pasangan Pemain Aldebaran, Arya, dan Pangeran di Dunia Nyata
Nilai BST Gelombang I sebesar Rp600 ribu per KPM yang disalurkan selama tiga tahap yakni April-Mei-Juni. Sebaliknya, Gelombang II sebesar Rp300 ribu per KPM selama enam tahap yakni Juli-Desember 2020.
“Mudah-mudahan nanti jumlah dana per KPM di 2021 bisa sama dengan 2020, yakni Rp300 ribu,” ujar Mensos, Juliari P Batubara sebagaimana dikutip prbandungraya.pikiran-rakyat.com dari Antara.
Pemangkasan dana BST mempertimbangkan beberapa hal antara lain supaya bisa menambah jumlah KPM, ketersediaan anggaran, dan perkiraan dampak pandemi Covid-19 yang semakin berkurang di tengah masyarakat. Nilai bantuan disesuaikan karena situasi krisis membaik dan harga berbagai barang mulai stabil.
Baca Juga: BTS Bongkar Isi Obrolan Grup secara Terang-terangan, Jungkook Paling Sering Kirim Hal yang Aneh
Juliari berkesempatan mengunjungi tanah para leluhurnya di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Selain menyaksikan pencairan bantuan sosial, ia juga menyapa para ulama dan tokoh agama.
Dalam kesempatan itu, Juliari menyerahkan bantuan sosial kepada belasan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang menaungi aktivitas sosial, keagamaan (termasuk pesantren), keagamaan dan pendidikan.
Kemudian untuk Perkumpulan Majelis Taklim Indonesia Sumatera Utara di Medan mendapatkan bantuan Rp300 juta sementara sisanya masing-masing Rp50 juta.
Baca Juga: Mengenal Tanaman Hias Aglaonema: Sri Rejeki si Raja Daun yang Murah dan Indah, dari Mana Asalnya?
Sehingga total bantuan yang disalurkan senilai Rp1,3 miliar. Di hadapan para ulama dan pemuka agama, Mensos mengungkapkan harapannya agar mereka berperan sebagai perekat dan pengayom masyarakat.
Mensos menyerahkan bantuan secara simbolik berupa sembako, peralatan pendukung kegiatan belajar dan alat perlengkapan kesehatan. Ia juga sudah menganggarkan Rp6,4 miliar pada tahun 2021 untuk meningkatkan pelayanan di balai.
Anggaran tersebut rencananya dipergunakan untuk sejumlah kebutuhan yakni pembangunan sarana pelatihan vokasional, pelatihan kewirausahaan, perbaikan asrama, dan sarana terapi, psikologi maupun terapi penghidupan.
Baca Juga: Usai Libur Panjang, Kasus Positif Covid-19 di Jabar Kembali Bertambah hingga 49 Persen
Juliari mengapresiasi penyaluran BST PT. Pos Indonesia untuk Sumatera Utara yang sudah terealisasi cukup bagus hingga 90,3 persen. Dana BST tersebut, diharapkan bisa menekan angka kemiskinan di Indonesia.
Direktur Utama PT. Pos Indonesia, Faisal R Djoemadi mengatakan bahwa penyaluran BST di Sumatera Utara hingga masa bayar 7 Oktober 2020 sudah mencapai 90,3 persen atau sebesar Rp165, 292 miliar untuk 550.976 KPM.