Network
PR BANDUNGRAYA - Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang juga Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat menanggapi adanya Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara Jumat lalu.
SBY menegaskan, bahwa KLB yang dilakukan Partai Demokrat itu tidak sah karena gagal memenuhi persyaratan.
"Majelis tinggi yang saya pimpin yang terdiri dari 16 orang tak pernah meminta KLB, DPD tak satupun yang mengusulkan," kata SBY.
Baca Juga: SBY Tiba-tiba Sampaikan Kabar Duka: Dia Tokoh Muda yang Memiliki Idealisme Tinggi
Baca Juga: Ningning Aespa Bongkar Isi Tasnya Khusus Untuk MY, Isinya Ternyata Lebih Cocok Disimpan di Museum
"DPC hanya tujuh persen, dan saya sebagai ketua majelis tinggi tidak pernah menyetujui," tambah SBY dikutip PRBandungRaya.com dari Antara, Sabtu 6 Maret 2021.
SBY menjelaskan untuk mengadakan KLB Partai Demokrat, pertama, ada permintaan majelis tinggi partai, kedua direstui satu per tiga Dewan Pimpinan Daerah (DPD, ketiga direstui satu per dua Dewan Pimpinan Cabang (DPC), dan disetujui majelis tinggi partai.
Baca Juga: Big Match Man City vs Man Utd: Setan Merah Pincang, Tetangga Siap Tempur
Pada forum KLB Partai Demokrat Deli Serdang itu, ada upaya mengubah AD/ART.
Menurut SBY pengubahan AD/ART pada forum tersebut tidak sah.
"Sebelum KLB, AD/ART ini diubah. Mari kita lihat bersama. Untuk mengubah AD/ART forumnya harus sah. Forum KLB jelas tidak sah, sehingga AD/ART tidak sah," kata SBY.
Baca Juga: Surat Terbuka untuk Jokowi dari Insan Film, Joko Anwar: Kami Ingin Kembali Bisa Berkarya
SBY menuturkan salah besar jika Moeldoko menyatakan bahwa AD/ART tersebut absah.
"Jadi, kalau KSP Moeldoko, menanyakan keabsahan AD/ART dan merasa cukup puas, KSP Moeldoko salah besar," tuturnya.
Pada akhir konferensi persnya itu, SBY menyimpulkan bahwa KLB Partai Demokrat yang diselenggarakan di Deli Serdang tidak sah.
"Kesimpulannya, semua persyaratan untuk KLB ini gagal dipenuhi, sehingga tidak sah dan ilegal," jelasnya.
SBY juga mengungkapkan rasa bersalahnya karena dulu pernah mengamanahkan jabatan kepada Moeldoko.
Saat menjabat sebagai presiden, SBY pernah memberi kepercayaan kepada Moeldoko untuk menjadi Kepala Staf Kepresidenan (KSP).
"Hari ini sejarah telah mengabadikan apa yang terjadi di negara kita," kata SBY.
"Memang banyak yang tercengang dan tidak percaya bahwa KSP Moeldoko bersekongkol, tega, dan dengan darah dingin melakukan kudeta," tambah SBY.
Sementara itu, pengamat politik Saiful Mujani menyatakan kisruh internal Partai Demokrat yang berujung KLB ini merupakan sebuah ironi.
"Zaman Orba saja yang otoriter pengambilalihan kekuasaan lewat klb oleh kader partai sendiri. kasus pdi misalnya," cuit Saiful Mujani, Jumat 5 Maret lalu.
"Di era demokrasi sekarang demokrat justeru diambil alih oleh pejabat negara yang mestinya melindungi semua partai. ironi luar biasa," tulisnya dikutip PRBandungRaya.com dari Twitter @saiful_mujani.
Sampai berita ini dibuat, pihak Istana belum memberikan tanggapan resmi soal penetapan Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat yang baru.***
