Network
BANDUNGRAYA.ID - Cerita inspiratif datang dari Yuni Sri Rahayu, seorang Pekerja Rumah Tangga (PRT) yang kini menjadi calon anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta nomor urut empat. Yuni, yang tinggal di rumah kontrakan dengan harga sewa Rp1,2 juta per bulan, membagikan kisah perjuangannya dari dunia PRT hingga merambah dunia politik.
Dalam ruang utama rumah kontrakannya, Yuni menceritakan pengalaman hidup yang penuh perjuangan. Meskipun pernah mengalami diskriminasi, pelecehan seksual, dan kekerasan verbal dan ekonomi, Yuni tetap bersyukur dengan kondisinya saat ini. Ia bekerja pada tiga majikan dan mampu menghasilkan sekitar Rp5 juta per bulan untuk menyokong hidupnya dan keempat anaknya.
Yuni kemudian mendapat tugas dari Serikat Pekerja Rumah Tangga (SPRT) Sapulidi untuk menjadi calon legislatif melalui Partai Buruh. Awalnya, Yuni enggan karena merasa tidak memiliki modal dan merasa tidak percaya diri. Namun, desakan untuk mengisi kekosongan 30% suara perempuan membuatnya akhirnya mencoba.
Baca Juga: Kronologi Kecelakaan di Puncak Bogor Hari Ini: Tabrakan Beruntun Hebohkan Desa Tugu Selatan
Dengan perjuangan melewati berbagai tahap pendaftaran, Yuni berhasil menjadi daftar calon tetap (DCT). Kehidupan sebagai PRT yang keras dan rawan kekerasan menjadi motivasi bagi Yuni untuk melangkah lebih jauh, meski bersaing dengan caleg-cawapres bermodal besar.
"Harus ada perwakilan dari PRT yang menjadi anggota dewan sehingga bisa turut andil mengambil kebijakan kami para PRT," ungkap Yuni dilansir BandungRaya.id dari BBC Indonesia.
Meskipun menghadapi kendala saat berkampanye, termasuk larangan bersosialisasi di wilayahnya sendiri, Yuni tetap semangat. Dengan dana kampanye terbatas hanya Rp1,5 juta, dia menyisihkannya dari hasil kerja membersihkan WC.
Bergabung bersama saya, Yuni mengajak untuk mengikuti kampanyenya. Berkendara dengan sepeda motor, Yuni mengunjungi rumah temannya di Terogong, Cilandak, dan menyampaikan pesan bahwa meskipun tanpa banyak dana, misinya maju sebagai caleg adalah untuk keterwakilan perempuan dalam politik.
