Network
Danacita, platform pendanaan pendidikan, juga menjalin kerjasama dengan berbagai universitas, baik swasta maupun negeri, serta lembaga kursus lainnya.
Dalam situsnya, Danacita menegaskan bahwa mereka beroperasi dengan izin dan pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sebagai anggota Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia (AFPI), dan terdaftar di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).
Namun, munculnya skema pinjol di ITB disebut sebagai akibat dari kebijakan kampus yang dianggap "tidak berprikemanusiaan" oleh Ketua Kabinet Keluarga Mahasiswa (KM) ITB, Yogi Syahputra.
Menurut Yogi, kebijakan ini memaksa mahasiswa yang kesulitan membayar uang kuliah tunggal (UKT) untuk cuti kuliah.
Sejumlah mahasiswa dihadapkan pada dilema, terutama bagi yang memiliki tunggakan hingga puluhan juta rupiah. Dalam kondisi ini, ITB menawarkan opsi pinjol kepada mahasiswa.
Namun, menurut Yogi, skema pinjol ini justru memberikan beban besar dengan bunga yang mencapai 20%, yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip lembaga pendidikan.
KM ITB secara tegas menolak komersialisasi dalam pembayaran UKT, menyuarakan bahwa prioritas kampus seharusnya adalah membantu mahasiswa dengan mekanisme yang meringankan, bukan mencari keuntungan melalui kerja sama dengan lembaga pinjaman online berbunga.***
