PR BANDUNGRAYA - Pantesan dana bantuan sosial (bansos) mudah digarong para koruptor.
Terbaru yang ramai dibiciarakan adalah penetapan Bupati Bandung Barat, Aa Umbara yang kepincut dana bansos.
Aa Umbara Sutisna jadi tersangka KPK dugaan korupsi pengadaan barang tanggap darurat bencana Pandemi Covid-19 pada Dinas Sosial Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020.
Baca Juga: Innalillah, Hari Ini 97 Orang Meninggal Dunia, Begini Update Kasus Covid-19 di Indonesia
Pakar Hukum Tatanegara, Prof Asep Warlan Yusuf menilai bantuan sosial (bansos) Covid-19 memang mudah direkayasa sehingga jadi "santapan" bancakan koruptor.
Menurutnya, ada tiga hal yang bisa direkayasa dalam program penyaluran bansos.
Di antaranya tahapan alokasi anggaran, pemanfaatan anggaran, dan pengadaan pelaporan.
Baca Juga: Acungkan Pistol Sambil Teriak-teriak, Koboi Jalanan Pengemudi Mobil Fortuner Dibekuk Polisi
"Lain dengan membuat jalan, itu kan ukurannya banyak, kalau bansos kan dibuat sederhana agar bantuan sampai dengan cepat ke penerima," ujar Asep saat on air di Radio 107,5 PRFM News Channel, Jumat 2 April 2021.
Lebih dari itu, rekayasa penerima bansos pun bisa dengan mudah direkayasa.
Termasuk feedback atau 'imbalan' yang juga akan selalu ada.
Baca Juga: Pasca Pemanggilan KPK, Effendi Gazali Ungkap Ada Hal Ini di Kasus Bansos Covid-19
Ia mencontohkan, ketika ada warga yang menerima bansos lalu ada perjanjian tak tertulis bahwa warga itu setuju dipotong sebagian dari dana bantuannya.
Jika hal ini terjadi maka sudah termasuk rekayasa bantuan, meski secara pelaporan tetap sesuai rencana anggaran.
"Walau laporannya Rp100 juta, tapi diterima warga di bawah itu," jelasnya.
"Tapi, kan itu selesai, laporannya kan sesuai dengan yang diterima, padahal itu rekayasa dan fiktif," ungkapnya.
Oleh karena itu ia memberikan saran agar program bansos tidak rentan dikorupsi dengan dua cara.
Saran yang pertama yaitu harus ada tim khusus terdiri dari lapisan birokrasi, Forkopimda, dan penegak hukum yang fokus mengawasi bansos.
"Perlu dibuat tim seperti penanganan Covid ini, makanya berlapis dalam konteks bansos Covid, mungkin penting juga dalam bansos yang lain, agar kontrolnya banyak pihak," jelasnya.
Kedua yaitu memastikan siapa penerima bansos dan bagaimana ia menerimanya.
Warga penerima bansos wajib melaporkan berapa jumlah yang ia terima, bukan hanya ke pemerintah daerah, tapi juga kepada masyarakat umum dan penegak hukum.
"Kepastian penerima bansos dan bagaimana menerimanya, wajib mereka melaporkan, tidak hanya lapor ke bupati."
"Tapi, terbuka kepada yang lain seperti penegak hukum, supaya bisa dinilai apakah tersalurkan benar," tegasnya.
"Jadi hemat saya itu, prosesnya dan penerima yang harus bisa diverifikasi oleh masyarakat dan penegak hukum, mudah-mudahan tidak ada celah lagi untuk disalahgunakan," pungkasnya.***
Artikel ini telah tayang di PRFM berjudul: Aa Umbara Tersangka Korupsi Bansos Covid, Pakar Hukum Sebut 3 Kelemahan Bansos Mudah Direkayasa