Network
PR BANDUNGRAYA - Undang-undang (UU) Cipta Kerja semakin menjadi polemik di tengah masyarakat usai disahkan menjadi Undang-Undang oleh DPR dan Pemerintah.
Berbagai lapisan masyarakat mulai dari organisasi buruh hingga mahasiswa menyerukan penolakan UU Cipta Kerja tersebut, pasalnnya ada sejumlah pasal yang dianggap mereka merugikan pekerja dan tidak memberi keadilan.
Terkait hal itu, baru-baru ini telah beredar kabar di platform media sosial Twitter yang menyebutkan bahwa partai Demokrat telah menjadi pemimpin demo besar-besaran untuk melakukan aksi penolakan Omnibus Law.
Bahkan, dalam sebuah cuitan yang diunggah oleh salah satu pemilik akun Twitter, menyebutkan bahwa partai Demokrat telah memberikan biaya kepada buruh dalam aksi penolakan UU Cipta Kerja.
Baca Juga: Meski Pandemi Covid-19, Asia Artist Awards 2020 Dipastikan Tetap Berlangsung Bulan Depan
Namun setelah ditelusuri lebih lanjut, kabar yang beredar di media sosial tersebut merupakan informasi hoaks.
Dikutip Prbandungraya.pikiran-rakyat.com dari akun situs resmi Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) pada Rabu, 7 Oktober 2020, terdapat beberapa keterangan untuk meluruskan informasi hoaks tersebut.
Faktanya, Kepala Komunikasi Publik Partai Demokrat, Ossy Dermawan menegaskan bahwa informasi tersebut adalah hoaks dan fitnah.
Lebih lanjut, Ossy menuturkan bahwa aspirasi dan harapan rakyat diperjuangkan secara sungguh-sungguh oleh Partai Demokrat.
Diberitakan sebelumnya, RUU Cipta Kerja memang sudah menuai pro kontra dari berbagai pihak sebelum disahkan menjadi Undang-undang.
