BANDUNGRAYA.ID - Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia, baru-baru ini memberikan penjelasan terkait status TikTok di Indonesia.
Munculnya berita tentang kemungkinan penutupan TikTok telah menimbulkan kekhawatiran, tetapi Menteri Bahlil menegaskan bahwa ada beberapa fakta menarik yang perlu dipahami dengan baik.
Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa TikTok hanya memiliki izin sebagai platform media sosial dan bukan sebagai tempat untuk berjualan atau menjalankan bisnis.
Baca Juga: 9 Tradisi Perayaan Maulid Nabi Yang Unik: Beda Daerah Beda Perayaan, Coba Kepo Yuk!
"Izin yang dipakai oleh TikTok itu kan bukan izin untuk melakukan bisnis, dia sosmed (media sosial)," jelasnya dilansir dari Antara.
Namun, Bahlil juga menegaskan bahwa pemerintah akan mencabut izin TikTok sebagai platform media sosial jika tetap dijadikan tempat kegiatan jual beli.
"Saya terpaksa membuat keputusan, kita cabut izinnya kalau main-main (sebagai platform berjualan)," tegasnya.
Lebih lanjut, Bahlil menjelaskan bahwa pemerintah sedang mengatur ulang ketentuan perdagangan, termasuk menetapkan pajak untuk produk dari luar negeri.
Langkah ini diambil untuk mencegah penjualan barang-barang yang dapat merugikan negara dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Bahlil juga menekankan bahwa aplikasi TikTok tidak akan diizinkan sebagai tempat jual beli, tetapi hanya sebagai platform media sosial.
"Kita akan menata kembali permendagnya, juga sudah disiapkan untuk aplikasi seperti TikTok itu hanya untuk media sosial, jangan dipakai untuk jualan," tambahnya.
Terkait dengan kemungkinan pembicaraan dengan TikTok, Bahlil menyatakan bahwa tidak ada pembicaraan yang akan dilakukan. Dia mempersilahkan TikTok untuk meninggalkan Indonesia jika mereka keberatan dengan ketentuan yang berlaku.
"Ngapain bicara sama mereka (TikTok)? Mereka harus ikut negara dong. (Jika TikTok keberatan) biar saja hengkang, nggak apa-apa. Apa urusannya? Apanya yang merugikan negara? Dia merugikan kita," tegas Bahlil.
Selain itu, Menteri Bahlil mengimbau para artis atau figur publik untuk tidak hanya mempromosikan produk dari luar negeri, tetapi juga produk dalam negeri.
Dia mengingatkan agar Indonesia tidak dibanjiri oleh produk impor yang dapat mengancam industri UMKM dalam negeri.***