PR BANDUNGRAYA – Pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi, presiden Myanmar Win Myint, dan sejumlah tokoh senior lainnya dari partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), ditangkap dalam penggerebekan dini hari pada Senin, 1 Februari 2021 ini.
Penangkapan ini berlangsung di tengah ketegangan yang terus meningkat antara pemerintah sipil dan militer pada beberapa hari terakhir.
Beredar kabar isu kudeta yang akan dilakukan militer meningkat, setelah militer menduga ada kecurangan dalam pemilihan umum.
Baca Juga: Masih Berstatus Siaga, Gunung Merapi Sempat Luncurkan Guguran Lava Pijar hingga 6 Kali
Juru bicara Myo Nyunt mengatakan kepada Reuters melalui telepon bahwa Suu Kyi, presiden Win Myint, dan para pemimpin lainnya telah ditangkap pada dini hari.
“Saya ingin memberi tahu masyarakat kami untuk tidak menanggapi dengan gegabah dan saya ingin mereka bertindak sesuai dengan hukum yang ada,” tutur Myo Nyunt pada Senin, 1 Februari 2021, seraya menambahkan bahwa dia sendiri diperkirakan akan ditangkap.
Saluran telepon ke Naypyitaw, Ibu Kota di sana, tidak dapat dihubungi lagi pada Senin dini hari.
Baca Juga: Cek Fakta: Benarkah Kapolri Keluarkan Biaya Tilang Baru bagi Pengendara yang Melanggar?
Seorang juru bicara militer tidak menjawab panggilan telepon untuk dimintai keterangan.
Seorang saksi mata mengatakan tentara telah dikerahkan di luar balai kota di kota utama Yangon.
Televise MRTYV yang dikelola negara mengatakan dalam sebuah unggahan Facebook bahwa itu tidak dapat disiarkan karena masalah teknis.
Seorang anggota parlemen NLD, yang meminta untuk tidak disebutkan namanya, karena takut akan pembalasan, mengatakan salah satu dari mereka yang ditahan adalah Han Thar Myint, seorang anggota komite eksekutif pusat partai.
Baca Juga: Ditemukan dalam Kondisi Terluka Akibat Senjata Tajam, BKSDA Kalteng Selamatkan Seekor Orang Utan
Militer Myanmar telah mengatakan pada Sabtu, 30 Januari 2021 bahwa mereka akan melindungi dan mematuhi konstitusi dan bertindak sesuai dengan hukum setelah komentar awal pekan ini telah menimbulkan kekhawatiran akan kudeta.
Sementara itu komisi pemilihan Myanmar telah menolak tuduhan militer atas kecurangan suara.
Pihaknya mengatakan tidak ada kesalahan yang cukup besar untuk mempengaruhi kredibilitas pemungutan suara.
Baca Juga: BLT Subsidi Gaji Terancam Dihentikan, Kemnaker Pastikan Tetap Bantu Pekerja Melalui Program Ini
Konstitusi memiliki 25 persen kursi di parlemen untuk militer dan kontrol dari tiga kementerian utama dalam pemerintahan Suu Kyi.***