PR BANDUNGRAYA - Partai National League for Democracy (NLD) yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi mengumumkan kemenangannya dalam pemilihan umum (Pemilu) Myanmar pada Minggu, 8 November 2020.
Sebelumnya, NLD telah mengklaim keunggulannya berdasarkan penghitungan suara tidak resmi dari Pemilu Myanmar yang kedua kali, sejak berakhirnya pemerintahan militer yang ketat.
Hal tersebut diungkap oleh seorang juru bicara partai Myo Nyunt, mengatakan NLD telah memenangkan 322 kursi di parlemen.
Baca Juga: Ini Kisah Dibalik Kesuksesan Joe Biden sebagai Presiden AS, Ada Sosok Wanita Setia Jill Biden
Dilansir Prbandungraya.pikiran-rakyat.com dari Channel News Asia, tetapi hingga saat ini tidak ada hasil resmi yang diumumkan oleh komisi pemilihan.
Beberapa pihak berharap, komisi Pemilihan Umum akan mengumumkan hasil resminya pada Senin malam, 9 November 2020.
Terlepas dari hal itu, pemilu kali ini terlihat berbeda dari gelombang optimisme yang menyambut kemenangan telak NLD pada 2015 lalu.
Myanmar mengikuti pemilu ini di tengah wabah Covid-19 yang melonjak, dan dihadapkan dengan sejumlah masalah lainnya seperti kesulitan ekonomi, dan konflik etnis yang meningkat.
Baca Juga: Buntut Kasus Video yang Diduga Mirip Gisel, Polisi Akan Minta Keterangan dari Pihak Pelapor
Meskipun demikian, kekhawatiran virus tampaknya tidak mengurangi jumlah pemilih. Komisi pemilu mengatakan sejumlah lokasi pemungutan suara dilaporkan penuh hingga harus mengantre.
Sementara, ratusan ribu Rohingya, minoritas Muslim yang terkurung di kamp dan desa di Negara Bagian Rakhine Myanmar, tidak dapat memberikan suara.
Partai Demokrasi dan Hak Asasi Manusia, sebuah partai Rohingya, mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa mereka sangat kecewa, karena hak pilih telah dicabut darinya.
KPU mengatakan bahwa pemungutan suara di daerah yang terkena konflik harus dibatalkan, karena alasan keamanan sehingga hanya warga negara yang berhak memilih.
Baca Juga: Trending di Twitter, Drama ‘School 2020’ Diubah Jadi ‘School 2021’, Kim Yo Han Tetap Pemain Utama
Sebagian besar Rohingya tidak diakui sebagai warga negara Myanmar, namun dianggap pendatang dari negara tetangga Bangladesh.
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengatakan ada niat genosida dalam tindakan keras militer pada 2017, yang telah memaksa sekira 730.000 Rohingya melarikan diri ke Bangladesh.
Selain itu sejumlah komunitas internasional, dan kelompok hak asasi manusia juga mengkritik Myanmar terkait serentetan aksi kekerasan diluncurkan oleh militer terhadap Rohingya.
Myanmar menolak tuduhan tersebut dengan mengatakan pasukan keamanannya melakukan operasi yang sah terhadap militan Rohingya.***