Network
PR BANDUNGRAYA - Jelang pemilihan umum (Pemilu) Myanmar pada Minggu, 8 November 2020, beberapa pihak menyebut pemenang Nobel perdamaian Aung San Suu Kyi dari partai National League for Democracy (NLD) akan berusaha untuk mempertahankan kekuasaannya.
Pemungutan suara dibatalkan di seluruh negara bagian Rakhine, mencabut hak pilih lebih dari satu juta pemilih etnis Rakhine dan memberi NLD keunggulan di negara bagian.
Sebelumnya, NLD menang telak dalam pemilu terakhir pada 2015 terjadi, setelah lebih dari lima dekade pemerintahan Myanmar dikuasai oleh militer.
Baca Juga: BTS dan BLACKPINK Masuk 20 Lagu K-Pop yang Paling Banyak Didengar di Spotify, Berikut Daftarnya
Kemenangan tersebut melambungkan pemenang Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi menjadi kepala negara de facto, dan menandai era baru reformasi demokrasi.
Pemungutan suara tersebut sebagian besar dipandang bebas, dan adil dengan satu pengecualian besar konstitusi yang dirancang oleh tentara pada 2008.
Rancangan tersebut secara otomatis memberi militer 25 persen kursi di Parlemen, cukup untuk memblokir perubahan konstitusi, dan ketentuan itu masih berlaku.
Akan tetapi optimisme tersebut runtuh pada 2017, ketika sekira 700.000 Muslim Rohingya diusir dari Myanmar dalam serangan brutal, pembakaran, pemerkosaan, hingga pembunuhan.
Baca Juga: Cara Daftar dan Cek Berbagai Macam Bantuan dari Kemensos Mulai dari BST, BPNT hingga PKH
Beberapa pihak menyebut serangan tersebut sebagai genosida, dan sebagian orang terkejut di mana Aung San Suu Kyi justru menolak untuk mengutuk kekejaman tersebut.
