Network
BANDUNGRAYA.ID - Tanggal 15 November - 16 November adalah waktu pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20. KTT G20 sendiri merupakan pertemuan puncak yang dihadiri oleh seluruh Kepala Pemerintahan/Negara anggota G20.
Dilansir dari Sherpa G20 Indonesia, pembentukan G20 tak lepas dari kekecewaan komunitas internasional terhadap kegagalan G7 dalam mencari solusi terhadap permasalahan perekonomian global yang dihadapi saat itu.
Pandangan yang mengemuka saat itu adalah pentingnya bagi negara-negara berpendapatan menengah serta yang memiliki pengaruh ekonomi secara sistemik untuk diikutsertakan dalam perundingan demi mencari solusi permasalahan ekonomi global.
Baca Juga: Elon Musk Orang Terkaya di Dunia Bakal ke Indonesia, Hadiri KTT G20 di Bali November Ini
G20 sendiri merupakan kelompok informal dari 19 negara dan Uni Eropa, serta perwakilan dari International Monetary Fund (IMF) dan World Bank (WB).
G20 merupakan forum ekonomi utama dunia yang memiliki posisi strategis karena secara kolektif mewakili sekitar 65% penduduk dunia, 79% perdagangan global, dan setidaknya 85% perekonomian dunia.
G20 tidak memiliki Sekretariat permanen. Dalam proses dan sistem kerjanya, G20 memiliki tuan rumah (Presidensi) yang ditetapkan secara consensus pada KTT berdasarkan sistem rotasi kawasan dan berganti setiap tahunnya.
Guna memastikan seluruh pertemuan G20 lancar setiap tahun, Presidensi tahun berjalan beserta presidensi sebelum dan presidensi selanjutnya (disebut Troika) secara intensif melakukan koordinasi kesinambungan agenda prioritas G20.
Dari website Bank Indonesia (BI), peran nyata KTT G20 adalah Penanganan krisis keuangan global 2008. Bisa dibilang, ini merupakan salah satu kesuksesan G20 terbesar.
G20 telah turut mengubah wajah tata kelola keuangan global, dengan menginisiasi paket stimulus fiskal dan moneter yang terkoordinasi, dalam skala sangat besar. G20 juga mendorong peningkatan kapasitas pinjaman IMF, serta berbagai development banks utama.
G20 dianggap telah membantu dunia kembali ke jalur pertumbuhan, serta mendorong beberapa reformasi penting di bidang finansial.
G20 juga telah memacu OECD untuk mendorong pertukaran informasi terkait pajak. Pada 2012, G20 menghasilkan cikal bakal Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) keluaran OECD, yang kemudian difinalisasikan pada 2015. Melalui BEPS, saat ini 139 negara dan yurisdiksi bekerja sama untuk mengakhiri penghindaran pajak.
Dalam penanganan pandemi COVID-19, inisiatif G20 dalam penanganan pandemi mencakup penangguhan pembayaran utang luar negeri negara berpenghasilan rendah, Injeksi penanganan Covid-19 sebanyak >5 triliun USD (Riyadh Declaration), penurunan/penghapusan bea dan pajak impor, pengurangan bea untuk vaksin, hand sanitizer, desinfektan, alat medis dan obat-obatan.
Baca Juga: Pemerintah Tetapkan Bebas Visa Delegasi dan Jurnalis KTT G20 Indonesia 2022, Ini Syaratnya!
Selain itu, G20 juga berperan dalam isu internasional lainnya. Misalnya perdagangan, iklim, dan pembangunan.
Tahun ini, sebagaimana ditetapkan pada Riyadh Summit 2020, Indonesia akan memegang presidensi G20 pada 2022, dengan serah terima yang dilakukan pada akhir KTT Roma (30-31 Oktober 2021).
Tema Presidensi G20 Indonesia 2022 sendiri adalah "Recover Together, Recover Stronger".
Melalui tema tersebut, Indonesia ingin mengajak seluruh dunia untuk bahu-membahu, saling mendukung untuk pulih bersama serta tumbuh lebih kuat dan berkelanjutan.
Melalui Presidensi G20 ini, Indonesia berkesempatan menunjukkan kepemimpinannya di kancah internasional, khususnya dalam pemulihan ekonomi global. Ajang ini juga merupakan bentuk pengakuan atas status Indonesia sebagai salah satu negara dengan perekonomian terbesar di dunia, yang juga dapat merepresentasikan negara berkembang lainnya.***
