Network
PR BANDUNGRAYA - Polisi Thailand menindak ribuan demonstran yang dipimpin mahasiswa yang berunjuk rasa pada Jumat di ibu kota Bangkok, sementara Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha menolak seruan rakyat untuk mengundurkan diri.
Para demonstran berkumpul di tengah hujan deras demi mendorong tuntutan mereka, mengubah konstitusi kerajaan jadi reformasi dan menurunkan Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha dari kursinya.
Pemerintah telah mengeluarkan aturan dilarang berkumpul lebih dari lima orang setelah para demonstran mencemooh iring-iringan mobil kerajaan dengan mengacungkan salam tiga jari.
Baca Juga: ShopeePay Hadirkan ShopeePay Talk: Bertumbuh Lewat Bisnis Delivery Online Bersama Steak 21
Polisi menggunakan water cannon untuk menyerang kerumunan pengunjuk rasa, penonton, dan wartawan. Polisi tampaknya telah mengambil alih kendali tempat unjuk rasa, dan sebagian besar kerumunan mundur ke jalan menuju Universitas Chulalongkorn di dekatnya, di mana beberapa penyelenggara menyarankan mereka untuk berlindung jika mereka tidak langsung pulang.
Melansir dari Asahi, polisi mengatakan beberapa pengunjuk rasa dan polisi terluka selama mendorong dan tujuh orang provokator ditangkap. Seorang anggota parlemen oposisi, Pita Limjaroenrat, menyebutkan jumlah penangkapan 100 orang.
Polisi Thailand sebelumnya telah menutup jalan dan memasang barikade di sekitar persimpangan utama Bangkok di mana sekitar 10.000 pengunjuk rasa menentang keputusan baru Kamis. Polisi dengan perlengkapan anti huru hara mengamankan daerah itu, sementara mal di distrik perbelanjaan yang biasanya sibuk tutup lebih awal. Stasiun angkutan massal terdekat ditutup untuk menghentikan kerumunan pengunjuk rasa mendekat.
Baca Juga: Tajir Melintir Pimpin Sejumlah Perusahaan Besar, Ini Profil Lengkap Indra Priawan Suami Nikita Willy
Pemerintah Prayuth mengumumkan keadaan darurat baru yang ketat untuk ibu kota pada hari Kamis, sehari setelah iring-iringan mobil.
Keadaan darurat tersebut melarang pertemuan publik lebih dari lima orang dan melarang penyebaran berita yang dianggap mengancam keamanan nasional. Ini juga memberi otoritas kekuasaan yang luas, termasuk menahan orang secara panjang lebar tanpa dakwaan.
