Network
"Kami tidak diberitahu oleh polisi tentang iring-iringan mobil kerajaan yang akan datang di mana kami tidak tahu karena mereka tidak memberi tahu kami," salah satu dari dua aktivis, Paothong Bunkueanum, mengatakan kepada wartawan sebelum dia ditangkap.
"Begitu kami tahu bahwa ada iring-iringan mobil ratu dan pewaris takhta, saya mencoba melepaskan diri dari barisan dan menggunakan megafon saya untuk meminta semua orang menjauh dari penghalang polisi sehingga iring-iringan mobil dapat lewat dengan mudah," dia Bunkueanum menambahkan.
Raja belum berkomentar secara terbuka tentang protes tersebut. Berita TV malam tentang keluarga kerajaan menunjukkan dia berbicara kepada mantan anggota Partai Komunis Thailand yang telah lama mati yang telah diberi tanah sebagai bagian dari program rekonsiliasi pada akhir 1970-an di bawah perlindungan ayah Vajiralongkorn, mendiang Raja Bhumibol Adulyadej.
Baca Juga: Jelang Penayangan 'Story of Kale: When Someone's In Love', Ardhito Pramono Rilis Lagu 'Sudah'
“Saat ini, harus dipahami bahwa negara membutuhkan orang-orang yang mencintai bangsa dan cinta kerajaan,” kata raja.
Deklarasi keadaan darurat Prayuth mengatakan tindakan itu diperlukan karena "kelompok pelaku tertentu bermaksud untuk memicu insiden dan gerakan yang tidak diinginkan di daerah Bangkok dengan berbagai metode dan melalui saluran yang berbeda, termasuk menyebabkan gangguan pada iring-iringan mobil kerajaan."
Prayuth mengatakan pada hari Jumat bahwa dia tidak memiliki rencana untuk mengundurkan diri karena dia tidak melakukan kesalahan apa pun. Dia mengatakan pemerintahnya berharap dapat menghentikan keadaan darurat sebelum durasi normal 30 hari "jika situasinya membaik dengan cepat."
Baca Juga: BLACKPINK di Knowing Bros, Member Curhat Soal Masa Audisi dan Kedekatan dengan Will Smith
Pada hari yang sama, polisi menggeledah kantor Gerakan Progresif, sebuah kelompok yang dibentuk oleh mantan anggota parlemen dari partai politik berpikiran reformasi yang secara kontroversial dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi.
Sementara itu, Kementerian Ekonomi Digital mengumumkan akan mengajukan pengaduan kepada polisi yang meliputi lima akun Twitter dan lima akun Facebook yang mengundang orang untuk menghadiri rapat umum hari Jumat. Posting semacam itu dapat dianggap ilegal di bawah keadaan darurat, serta undang-undang lainnya.***
