Network
Sementara, ratusan ribu Rohingya, minoritas Muslim yang terkurung di kamp dan desa di Negara Bagian Rakhine Myanmar, tidak dapat memberikan suara.
Partai Demokrasi dan Hak Asasi Manusia, sebuah partai Rohingya, mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa mereka sangat kecewa, karena hak pilih telah dicabut darinya.
KPU mengatakan bahwa pemungutan suara di daerah yang terkena konflik harus dibatalkan, karena alasan keamanan sehingga hanya warga negara yang berhak memilih.
Baca Juga: Trending di Twitter, Drama ‘School 2020’ Diubah Jadi ‘School 2021’, Kim Yo Han Tetap Pemain Utama
Sebagian besar Rohingya tidak diakui sebagai warga negara Myanmar, namun dianggap pendatang dari negara tetangga Bangladesh.
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengatakan ada niat genosida dalam tindakan keras militer pada 2017, yang telah memaksa sekira 730.000 Rohingya melarikan diri ke Bangladesh.
Selain itu sejumlah komunitas internasional, dan kelompok hak asasi manusia juga mengkritik Myanmar terkait serentetan aksi kekerasan diluncurkan oleh militer terhadap Rohingya.
Myanmar menolak tuduhan tersebut dengan mengatakan pasukan keamanannya melakukan operasi yang sah terhadap militan Rohingya.***
