Network
BANDUNGRAYA.ID - Bey Triadi Machmudin, Wakil Gubernur Jawa Barat, mengungkapkan bahwa keputusan apakah vaksin COVID-19 akan berbayar pada tahun 2024 masih dalam tahap pertimbangan dan belum diputuskan secara resmi.
Meskipun pada tahun 2023 ini vaksinasi COVID-19 tetap gratis, Bey menjelaskan bahwa kebijakan ini masih didanai oleh pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Karena memang sebagian masih menggunakan APBN sampai tahun ini kan. Tahun depan belum tau seperti apa," ujarnya.
Baca Juga: PENGUMUMAN untuk Wargi Jabar! PJ Gubernur Minta Warganya Vaksin Ulang, Ternyata Begini Alasannya
Menurut Bey, pihaknya masih menantikan informasi lebih lanjut dari pemerintah pusat terkait mekanisme vaksinasi tahun 2024, apakah akan menjadi berbayar atau tidak.
Keputusan ini dianggapnya akan sangat terkait dengan kondisi COVID-19 di seluruh Indonesia, khususnya di Jawa Barat.
"Pak Menkes itu (menyampaikan) sampai tahun ini gratis, tahun depan kita lihat apakah berbayar atau tidak. Itu melihat kondisi COVID-19," katanya.
Baca Juga: BNPT RI Ungkap 5 Vaksin Kebangsaan untuk Tanggulangi Radikalisme di Indonesia, Ini Isinya
Bey menilai bahwa kondisi COVID-19 di Jawa Barat relatif terkendali, dengan kontribusi positif dari masyarakat yang disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan.
"Sepertinya COVID-19 sudah terkendali dengan protokol kesehatan dan yang sakit pakai masker," tambahnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Jabar, Vini Adiani Dewi, melaporkan total kasus COVID-19 di Jabar mencapai 1.395 per 27 Desember 2023, dengan tambahan 67 kasus aktif dan 598 orang yang telah sembuh.
Keterisian ruang rawat COVID-19 masih di bawah lima persen, yakni sebesar 2,31 persen.
Vini juga menyampaikan bahwa varian COVID-19 yang sedang beredar di Jawa Barat adalah varian Omicron dengan subvarian XBB.1.16, XBB.1.5, EG.5, dan JN.1.
Meskipun varian ini menular dengan cepat, tidak menyebabkan kasus yang lebih parah.
"Ini lebih ringan karena turunan dari omicron, hanya kenapa orang heboh, karena penularannya cepat dan itu menyebabkan kasus tinggi di negara lain. Di kita karena lebih disiplin maka tidak mewabah seperti varian sebelumnya," ungkapnya.***
