PR BANDUNGRAYA - Pernyataan keras dilayangkan Ferdinand Hutahaean untuk Menteri Koordinasi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.
Mantan anak buah SBY ini mengkritik Mahfud MD terkait pernyataan tanah yang diklaim PT Pertanian Nusantara (PTPN) VIII digunakan untuk pesantren (Ponpes), dalam hal ini adalah Ponpes Agrokultural Markaz Syariah binaan Habib Rizieq Shibab diteruskan saja.
Ferdinand Hutahaean mengkritik Mahfud MD melalui sebuah postingan di akun Twitternya.
Baca Juga: Salip Spirited Away, Film Animasi Demon Slayer: Mugen Train Berhasil Catat Rekor Box Office Jepang
Sebelumnya, Mahfud MD menyatakan jika tanah yang diklaim oleh PT Pertanian Nusantara (PTPN) VIII digunakan untuk pesantren (Ponpes), dalam hal ini adalah Ponpes Agrokultural Markaz Syariah binaan Habib Rizieq Shibab diteruskan saja.
Menurut Ferdinand Hutahaean, Mahfud MD harus berdiri di atas aturan dan hukum serta mengesampingkan yang lain.
Selain itu, kata dia, aset negara harus dikembalikan dulu ke negara.
Baca Juga: LTMPT Resmi Umumkan Kuota Siswa untuk SNMPTN 2021, Cek Linknya di Sini!
Kritik tersebut disampaikan Ferdinand Hutahaean melalui tweet di akun Twitter miliknya @FerdinandHaean3 pada Senin, 28 Desember 2020.
Dia pun mengatakan, negara tidak bisa mengesampingkan hukum karena hal-hal lain terlebih kepada ormas berseberangan dengan negara, bukan hanya dengan pemerintah,” tulis Ferdinand Hutahaean dikutip PRBandungRaya.com dari cuitan di akun Twitter @FerdinandHaean3 pada Senin, 28 Desember 2020.
"Kembalikan aset negara kepada negara dulu..!" tambah Ferdinand Hutahaean di akhir Tweet.
Baca Juga: Andin Tahu Al Miliki Akta Nindy, LINK LIVE STREAMING dan Sinopsis Ikatan Cinta Episode 28 Desember
Tangkap Layar Cuitan @FerdinandHaean3
Telah diberitakan sebelumnya, Mahfud MD memberikan jawaban atas somasi yang dikirim PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII kepada Pondok Pesantren Agrokultural Markaz Syariah.
Sebelumnya, diduga lokasi Markaz Syariah milik HRS (Habib Rizieq Shihab), Imam Besar organisasi Front Pembela Islam (FPI), dibangun di atas tanah sah milik PTPN VIII.
Namun Mahfud MD mengatakan bahwa ia mendukung bila lahan tersebut digunakan untuk kebutuhan pesantren.
Namun, ia mengatakan nantinya pengurus pondok pesantren tersebut akan bergabung dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, serta FPI juga dipersilahkan bergabung oleh Mahfud MD.
Mahfud MD menyampaikan hal tersebut dalam diskusi virtual yang bertajuk Masalah Strategis Kebangsaan dan Solusinya yang dilaksanakan pada Minggu, 27 Desember 2020.
"Nah kita lihat nanti, kalau saya berpikir begini itukan untuk keperluan pesantren, ya teruskan saja untuk keperluan pesantren. Tapi nanti yang ngurus misalnya Majelis Ulama, NU, Muhammadiyah, gabung lah, termasuk kalau mau FPI bergabung di situ," ungkapnya.***