PR BANDUNGRAYA – Ketua Relawan Pro Jokowi Amin (Projamin), Ambroncius Nababan mendadak jadi pembahasan netizen.
Pendukung pemenangan Presiden Joko Widodo (Jokowi), diduga melakukan tindakan rasisme pada Natalius Pigai.
Sejumlah konten yang diunggah pengguna akun diduga milik Ambroncius Nababan di media sosial ramai menjadi bahan perbincangan.
Sebab, konten tersebut diduga mengandung undur SARA dan bersifat rasisme.
Dalam foto yang diunggah oleh akun Ambroncius Nababan, tampak wajah Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai disandingkan dengan gambar yang tak pantas beredar di media sosial.
“Edodoeee pace. Vaksin ko bukan sinovac pace tapi ko pu sodara bilang vaksin rabies. Sa setuju pace,” berikut bunyi narasi salah satu foto unggahan akun Ambroncius Nababan tersebut.
Baca Juga: 5 Fakta Menarik Setelah Chelsea Kalahkan Luton Town di Piala FA
Menanggapi konten tak layak tentang dirinya, Natalius Pigai mengunggah kembali potongan tangkapan layar konten tersebut di media sosial miliknya sambil menyuarakan kasus pelanggaran HAM di Indonesia.
Dalam cuitannya di Twitter, Natalius Pigai menuliskan mengenai kejahatan hak asasi manusia yang banyak terjadi di Indonesia, khususnya di Papua selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Selama pemerintahan Joko Widodo, pembantaian, pembunuhan, dan kejahatan HAM di Papua cenderung didasari rasisme. Kita harus hapuskan rasisme,” tulisnya pada cuitan yang diunggah Minggu, 24 Januari 2021.
Baca Juga: Setelah Masker Kain, Aksesoris Ini Terlihat Lebih Fashionable dan Unik hingga Jadi Tren Saat Pandemi
Terkait persoalan ini, pengacara sekaligus CEO Indonesian Cyber, Muannas Alaidid turut memberikan tanggapan terhadap kasus dugaan rasisme yang melibatkan Natalius Pigai sebagai korban.
Melalui cuitan di akun Twitter miliknya, Muannas Alaidid mengungkapkan rasisme merupakan suatu bentuk bencana kemanusiaan.
Selain itu, dengan menandai akun media sosial Divisi Humas Polri, Muannas Alaidid pun menyerukan bahwa pelaku tindakan rasisme harus dihukum sebagaimana semestinya.
“Rasisme itu bencana kemanusiaan, pelakunya sama dihadapan hukum, tidak bisa dibela dengan alasan pendukung pemerintah. @DivHumas_Polri,” tulisnya pada cuitan di akun Twitter miliknya, diakses PRBandungRaya.com pada Senin, 25 Januari 2021.
Menurutnya, dalam kasus yang melibatkan unsur SARA, pelaku rasisme harus ditangkap sesuai dengan hukum yang berlaku meski belum ada yang membuat laporan resmi.***