PR BANDUNGRAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengimbau masyarakat untuk mewaspadai adanya potensi dan risiko gempa besar.
Kepala BMKG Dwikorita Karnawati mengatakan bahwa potensi dan risiko terjadinya gempa besar ini sebenarnya tidak bisa diprediksi.
"Namun kita bisa memperkirakan zona-zonanya, mana yang harus diwaspadai," kata dia dikutip PRBandungRaya.com dari Antara.
Baca Juga: Mal BEC di Bandung Kebakaran, Diduga Api Berasal dari Basement
Dwikorita menyebutkan bahwa beberapa gempa yang puluhan kali melanda berbagai daerah di Indonesia, mulai dari Pulau Jawa hingga daerah-daerah timur di Indonesia, dapat menjadi pertanda yang harus diwaspadai.
Pasalnya, intensitas gempa tersebut, kata Dwikorita, meningkat. Bahkan selama kurun waktu Januari, terjadi sekitar 85 kejadian kegempaan di Aceh, Nias, Bengkulu, dan Lampung.
Bukan hanya itu, gempa juga tercatat melanda daerah pesisir selatan Pulau Jawa, mulai dari Banten, Jawa Barat, hingga Jawa Tengah.
Oleh karena itu, Dwikorita menegaskan pentingnya langkah mitigasi terkait dengan gempa yang berpotensi tsunami.
Lebih lanjut, jalur mitigasi yang dipersiapkan harus menggunakan rute terpendek ke daerah yang aman.
Selain itu, jalur mitigasi harus direncanakan sedini mungkin agar proses penyelamatan atau evakuasi warga menjadi lebih mudah.
Kendati demikian, langkah mitigasi ini hanya berlaku untuk warga yang tinggal di pesisir pantai, seperti wilayah Pacitan, Trenggalek, Malang, dan daerah pesisir pantai lainnya di Pulau Jawa maupun luar Pulau Jawa.
"Nah kita lihat jarak dari pantai ke bukit terdekat itu sekian kilometer. Padahal golden time-nya hanya 20 menit. Ini yang dikatakan membuat mitigasi tadi," tutur dia.
Meski risiko dan potensi gempa diprediksi akan terjadi, namun Dwikorita meminta warga untuk tidak panik.
Sebaliknya, warga diimbau untuk tidak panik, justru Dwikorita meminta warga untuk memiliki kesadaran dan budaya mitigasi dalam menghadapi peristiwa gempa.
"Salah satunya dengan membudayakan pengurangan risiko bencana sebagaimana anjuran pemerintah daerah melalui BPBD setempat," ujarnya.***