PR BANDUNGRAYA - Sejak kemunculan pandemi virus corona atau Covid-19, hampir semua sektor menjadi terdampak, tak terkecuali industri film.
Akibat pandemi Covid-19, industri film Indonesia semakin tercekik, pasalnya bioskop-bioskop sudah mulai tidak beroperasi lagi.
Melihat kondisi yang demikian, sederet insan film mengirimkan surat terbuka untuk Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Surat terbuka tersebut disampaikan agar pemerintah memberikan bantuan bagi industri film Indonesia yang terancam roda hidupnya di tengah pandemi Covid-19.
Baca Juga: KSP Moeldoko Jadi Ketum Demokrat Versi KLB, Dukungan Jokowi Segera Terlihat Jika Ini Terjadi
"Kami sangat sangat berharap koordinasi pemerintah Indonesia melalui kementerian yang terkait di Kabinet Indonesia Maju dan Satuan Tugas Covid-19 untuk bisa memberikan kepada perfilman Indonesia melalui berbagai paket stimulus, subsidi, serta perlindungan hukum dan kesehatan," demikian sebagian isi surat itu.
Surat terbuka tersebut banyak diunggah oleh para pemain film hingga sutradara melalui media sosial pribadinya.
Melalui cuitan di akun Twitter pribadinya, Joko Anwar yang merupakan salah seorang sutradara ikut mengunggah surat terbuka untuk Jokowi.
Baca Juga: Lawan Covid-19, RW 21 Cimekar Siagakan Emak-emak dan Pemudi di Posko
“Surat untuk Presiden, film Indonesia milik kita semua, menjadi sahabat di banyak waktu, merekam banyak peristiwa bangsa,” tulis Joko Anwar, sebagaimana dikutip PRBandungRaya.com dari akun Twitter, @jokoanwar.
Joko Anwar yang mewakili insan film Indonesia menyampaikan bahwa para insan film ingin kembali bisa berkarya, dan menginspirasi.
Para insan film Indonesia pun berharap dengan dukungan dari pemerintah Indonesia akan membuat mereka bisa terus bekerja membuat film .
Baca Juga: Sukses di 2006, Komik Korea 'Princess Hours' Rencananya Akan Dibuat Ulang dalam Bentuk Drama
Tak hanya para insan film yang terkena dampak, karyawan bioskop jumlahnya cukup banyak dan tersebar di seluruh Indonesia makin terancam kehilangan pekerjaan.
Pasalnya, meski bioskop sudah dibuka dengan kapasitas hanya 50 persen ternyata masih ditakuti masyarakat untuk dikunjungi.
Surat terbuka itu ditembuskan kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia, Kementerian Pariwisata, ekonomi Kreatif hingga Jajaran Kabinet Indonesia Maju.***