PR BANDUNGRAYA – Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau yang akrab disapa Ahok, bicara blak-blakan tentang apa yang selama ini terjadi di tubuh Pertamina.
Ahok yang menjabat sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) tak ragu untuk berbicara mengenai ketidaksukaannya pada tubuh Pertamina selama ini.
Dalam sebuah unggahan video yang diunggah di kanal YouTube POIN sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-bandungraya.com, Ahok berpendapat selama ini ada yang salah dalam sistem gaji di Pertamina dan ada yang melakukan manipulasi.
“Orang dicopot misalnya dari dari jabatan direktur utama anak perusahaan, misalnya gaji Rp 100 juta lebih, masa dicopot gaji masih sama? Alasannya dia sudah orang lama, harusnya gaji mengikuti jabatan Anda,” ujar Ahok dalam video tersebut.
Baca Juga: Harga Emas di Pegadaian Hari Ini, 16 September 2020: 1 Gram Emas Antam Naik Rp. 6000
Ahok juga menyoroti bahwa nominal gaji pokok yang terlalu tinggi bahkan bisa mencapai Rp 75 juta rupiah meski masa kerjanyanya belum lama. Ahok pun menegaskan ia sedang memperbaiki sistem gaji ini.
“Bayangin orang kerja sekian tahun bisa gaji pokok Rp 75 juta dicopot nggak kerja tetep dibayar segitu, gila aja ini. Itu yang kita lagi ubah sistem itu,” katanya.
Selain itu, Ahok juga mengatakan bahwa beberapa direksi Pertamina ada yang bermain aman dengan melobi menteri, bahkan ada komisaris yang merupakan titipan kementerian.
Perihal posisi jabatan Ahok memiliki cara agar semua pegawai Pertamina memiliki kesempatan yang sama untuk meduduki posisi SVP (Senior Vice President).
“Saya potong jaur birokrasi , Pertamina itu dulu naik pangkat mesti pakai kaya pangkat, Pertamina refference level, orang mesti kerja sampai SVP bisa 20 tahun ke atas, saya potong semua mesti lelang terbuka,” ujar Ahok.
Baca Juga: Jadwal dan Soal Program Belajar dari Rumah TVRI Hari Ini, Rabu 16 September 2020
Tidak sampai di situ, pembicaraan Ahok juga turut menyeret perusahaan BUMN lainnya yakni PT Peruri, Ahok kecewa pada perusahaan yang bergerak di bidang percetakan uang itu yang justru meminta uang kepada Pertamina sebagai langkah upaya melakukan proses paperless.
“Saya sekarang sedang paksakan tanda tangan digital, tapi Peruri gindeng juga, masa minta Rp 500 miliar untuk proses paperless di Pertamina, itu BUMN juga,” ujar mantan Bupati Bangka Belitung itu.
Ahok bahkan menyarankan agar Kementerian BUMN dibubarkan dan membuat superholding layaknya Temasek yang ada di Singapura dengan alasan bahwa tak ada satu orang pun yang dapat mengendalikan pelat merah termasuk Presiden.
Yang membuat Ahok tambah kesal ialah ketika melakukan rapat dengan dewan direksi mengenai kilang minyak dan kebiasaan berutang Pertamina untuk mengakuisisi kilang di luar negeri.
Baca Juga: 6 Bulan Menuju Tahap Uji Coba Sirkuit,Jalur Hukum Ditembus Tuntaskan Lahan Sengketa MotoGP Mandalika
“Minjam duit sudah ngutang US$ 16 miliar, tiap kali otanya minjam duit terus nih saya sudah kesal ini. Minjam duit terus, mau akuisisi terus. Saya bilang, tidak berpikir untuk eksplorasi? Kita masih punya 12 cekungan yang berpotensi punya minyak, punya gas. Ngapain di luar negeri? Ini jangan-jangan ada komisi ini, beli-beli minyak ini,” katanya.
Menurut Ahok selama ini yang paling utama adalah kejujuran dan loyalitas.
"Kalau kamu punya itu (kejujuran dan loyalitas), kamu sampai tua pun gak mungkin susah. Kita berdoalah supaya di Indonesia itu ladangnya bisa siap untuk benih-benih baik ditaburkan,” ujar Ahok.
Sampai berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi baik dari pihak Ahok, Pertamina, maupun Kementerian BUMN.***