PR BANDUNGRAYA – Dalam lawatan kerjanya di perbukitan Menoreh DI Yogyakarta, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate mengatakan akan mendorong warga desa dalam mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) serta Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
“Saat ini banyak kegiatan ekonomi berbasis wisata seperti desa wisata, dan homestay. Umumnya merupakan usaha kecil, mikro, dan menengah,” ujar Johnny G Plate seperti dikutip Prbandungraya.pikiran-rakyat.com dari laman resmi Kominfo.
Menurut Johnny, kekuatan ekonomi yang demikian, perlu untuk terus kita dukung dan dorong agar dapat tetap bertahan serta terus berkembang selama masa pandemi ini.
Baca Juga: Banyak Peminat, Prekuel Serial TV Game of Thrones Lanjut Syuting Tahun Depan
Kominfo sudah melakukan pendataan ihwal jangkauan akses jaringan telekomunikasi 4G di seluruh Indonesia.
Sebanyak 9.130 desa Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) akan dibangun oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI)
Sementara sisanya (di luar 3T), yaitu 3.435 desa akan digarap oleh operator seluler.
Kebutuhan akses internet di era digital akan membantu roda perekonomian lebih produktif bagi perkembangan UMKM, ekonomi mikro, koperasi dan BUMDes.
Kominfo menargetkan layanan sinyal 4G bagi desa yang belum terfasilitasi akan tuntas pada 2022 mendatang.
Baca Juga: Polisi Klaim Sudah Mengetahui Pelaku Penabrak Kendaraan Anak Amien Rais
Pada masa pandemi Covid-19 banyak dari sektor UMKM dan koperasi beralih ke UMKM digital. Sebanyak 14 persen dari 64 juta UMKM pelaku usaha sudah mentransformasikan usahanya.
Selain memperkuat usahanya dalam menghadapi kondisi pandemi saat ini, Kominfo pun berharap adanya pemulihan ekonomi nasional, serta adanya partisipasi dari UMKM lain.
Menteri Johnny pun mengaitkan program ini dengan RUU Cipta Kerja yang sudah disahkan pemerintah jadi Undang-undang. Menurutnya, ratusan juta tenaga kerja akan terserap di sektor UMKM.
“Cipta kerja jadi bagian penting untuk membuka peluang investasi domestik terutama dari UMKM dan Koperasi. Insentif dan fasilitas untuk meningkatkan daya saing UMKM dan Koperasi,” katanya.
Pengesahan RUU Cipta Kerja baginya merupakan reformasi struktural di sektor perekonomian nasional.
Baca Juga: Waspada, Norovirus Muncul di Indonesia yang Bisa Menular Melalui Makanan
Pemerintah pun kini sedang mempersiapkan peraturan pemerintah dengan elaborasi lebih detail sehingga RUU Cipta Kerja dapat menjadi dasar hukum yang kuat serta dapat membuka lapangan pekerjaan.
“Ada peluang, ada ruang untuk investasi domestik, jangan semua investasi luar negeri atau Foreign Direct Investment (FDI). UU Cipta Kerja sangat mendorong UMKM dan Koperasi bisa berkembang. Dan memberi perlindungan bagi penanaman modal dalam negeri atau PMDN,” katanya.***