PR BANDUNG RAYA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara sah telah meresmikan stasiun Televisi Republik Indonesia (TVRI) di Papua Barat pada Rabu 28 Oktober 2020.
Dalam peresmian stasiun TVRI ke-30 tersebut diharapkan bisa melayani serta menyediakan berbagai informasi yang berkualitas di Papua Barat.
Peresmian TVRI tersebut dilakukan Jokowi melalui siaran daring agar banyak pihak bisa menyaksikannya secara langsung.
Baca Juga: Berang Lihat Demo Rusuh hingga Bakar Halte Transjakarta, Ketum PDIP Megawati: Emangnya Duit Lo?
Jokowi menuturkan televisi merupakan wadah berbagai perkembangan dunia serta sarana untuk mengetahui wajah Indonesia.
“Kita memiliki TVRI, Televisi Republik Indonesia, melalui TVRI apa yang terjadi di Papua bisa diikuti di Sumatera, Jawa, dan sebagainya, sebaliknya apa yang terjadi di wilayah berbagai tanah air juga bisa diketahui saudara-saudara kita di Papua,” ucap Jokowi.
Ia menambahkan didirikannya stasiun TVRI agar bisa saling menjaga komitmen kesatuan antar bangsa.
Baca Juga: Lantang Mengkritik, Rizal Ramli Mendadak Sanjung Seorang Menteri: Jujur, Sederhana, Kaya Prestasi
Setelah diresmikan menjadi stasiun siaran negara ke-30, TVRI nantinya akan melayani masyarakat Papua dengan menyediakan sejumlah informasi berkualitas.
“Sehingga masyarakat Papua mendapatkan akses informasi yang sama dengan masyarakat di wilayah Indonesia lainnya,” katanya.
Jokowi berpesan agar Stasiun TVRI di Papua Barat mampu menjalankan peran dan fungsinya sebagai media pemersatu bangsa.
“Stasiun TVRI di Papua Barat teruslah bekerja jadi media pemersatu bangsa,” imbuh Jokowi.
Baca Juga: 10 Kecamatan dengan Kasus Aktif Covid-19 Tertinggi di Kota Bandung, Sukajadi 27 Pasien, Antapani?
Sedangkan menurut Direktur Utama (Dirut) TVRI, Iman Brotoseno mengungkapkan penambahan jumlah stasiun negara tersebut untuk peningkatan layanan kepada publik dalam bentuk siaran televisi hingga ke seluruh pelosok negeri.
Iman mengatakan selama situasi pandemi TVRI mempunyai peran agar menjadi televisi publik yang mendukung Pemerintah dalam sosialisasi penganganan Covid-19 serta dalam Komite Penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.***