Network
PR BANDUNGRAYA – Sejak wabah pertama virus corona penyebab Covid-19 ditemukan, hingga kini lebih dari 2 juta orang telah meninggal akibat wabah Covid-19 di seluruh dunia.
Saat ini, Indonesia beserta negara lainnya sedang berupaya memutus rantai Covid-19 dengan memberikan vaksin Covid-19 kepada masyarakat luas.
Namun, sebuah pernyataan berita beredar dengan menyebutkan bahwa setelah vaksinasi, masyarakat akan mendapat sertifikat bebas berpergian yang dapat membebaskan orang untuk berpergian.
Baca Juga: Info Banjir Kota Bandung Hari Ini: Cinunuk, Soekarno-Hatta, hingga Jalan Moch Toha Tergenang
Menanggapi kabar tersebut, Sukamta yang merupakan anggota Komisi I DPR RI, mengeluarkan pendapatnya mengenai wacana tersebut.
Dia mengatakan bahwa pengadaan sertifikat itu bertentangan dengan upaya pemerintah memerangi pandemi Covid-19 dengan mengungkapkan, “(Wacana berpergian tanpa tes usap) itu jelas menunjukkan sikap inkonsisten yang bisa membahayakan upaya penanganan pandemi. Saya harap presiden tegas dan menertibkan setiap menteri supaya mereka tidak membuat statement yang kontraproduktif dengan upaya penanganan pandemi.”
Ia juga melanjutkan jika langkah tidak disiplin dalam menangani Covid-19, hal itu akan berdampak pada tenaga kesehatan.
Baca Juga: Posko Pengungsi Gempa Sulbar Kosong, Dinsos Heran Korban Ramai-ramai Pilih Pulang ke Rumah Keluarga
“Kalau disiplin berkurang, akan ada lonjakan positif, imbasnya rumah sakit kewalahan,” ujarnya, dilansir PRBandungRaya.com dari Antara.
Sukamta juga mengaku prihatin dengan peningkatan harian pasien positif Covid-19 walau program vaksinasi yang sedang berlangsung.
Ia mengatakan pasien positif memecahkan rekor lagi dengan tambahan 11.557 pada Kamis, 14 Januari 2020, namun pada keesokan harinya kembali memecah rekor dengan total 12.818 pasien.
Baca Juga: Pencarian Pesawat Sriwijaya Air SJ182 Berlanjut, Tim SAR Salat Berjemaah Doakan para Korban
Kenaikan harian ini membuat anggota DPR RI dari Yogyakarta tersebut khawatir akan keterbatasan fasilitas dan tenaga medis di beberapa rumah sakit yang belum siap menghadapi kondisi tersebut, jika pemerintah tidak segera menangani persoalan dengan cermat
"Kalau rumah sakit sudah overload, banyak pasien yang terkatung-katung. Kemarin (Jumat, 15 Januari 2021) ada 23 pasien yang masuk daftar tunggu di Yogyakarta. Secara akumulatif ada 12 orang wafat selama menunggu rujukan, karena kondisi overload kamar. Kondisi yang berat itu pasti juga terjadi di banyak daerah yang lain," ucap Sukamta.
Wakil Ketua Fraksi PKS tersebut meminta pemerintah menangani wabah ini dengan lebih konsisten. Sebab, menurut Sukamta, konsistensi kebijakan sangat erat kaitannya dengan tingkat disiplin masyarakat dalam memenuhi protokol kesehatan.***
